Anies Sodorkan Opsi Bansos dalam Bentuk Transfer Uang: Kurangi Potensi Korupsi

TRIBUNNEWS.COM – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyodorkan opsi bantuan sosial (bansos) dalam bentuk cash transfer atau transfer uang.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara debat pilpres penghabisan yang digelar di Jakarta Convention Center, Minggu malam, (4/2/2024).

“Kita harus mulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk cash transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang,” kata Anies ketika menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Anies turut menyinggung produk-produk dari perusahaan raksasa yang ada di dalam bansos.

“Karena kita tahu bahwa pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, di sisi lain ini memberikan usaha pada, justru usaha-usaha raksasa karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa,” kata Anies menjelaskan.

“Dan ini menurut saya yang harus dikoreksi. Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash, ini salah satu yang kita pertimbangkan, mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya," lanjutnya.

Tiga strategi Anies dalam tata kelola bansos

Sebelumnya, Anies mengungkapkan tiga strateginya agar bansos yang diberikan kepada rakyat bisa tepat sasaran. Hal itu diungkapkan Anies ketika ditanya Ganjar.

Awalnya Ganjar menyebut, bansos adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya.

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan Indonesia punya banyak masalah perihal bansos.

“Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok, padahal kita masih punya data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terespons dengan baik,” ujar Ganjar.

Baca juga: Anies Singgung soal Bansos yang Dirapel 3 Bulan hingga Bansos Tanpa Pamrih, Singgung Siapa?

Ganjar kemudian bertanya Anies tentang tata kelola bansos agar tidak saling klaim, kemudian tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Pertama kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi,” ujar Anies

“Karenanya, bansos diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini. Kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya.”

Anies menyebut, bansos yang diberikan sesuai dengan kebutuhan itu sebagai “bansos tanpa pamrih”.

“Kemudian yang kedua, pemberian bansos itu harus tepat sasaran,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia menyebut, bansos itu harus diberikan melalui pendataan yang baik dan data tersebut harus akurat.

“Mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi."

“Yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, bansos itu harus bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, itu masuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan.

Kemudian, Anies menyinggung rencana program yang dinamainya bansos plus.

“Kami menyusun bansos plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk, masih miskin, dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan, supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera.”

Ganjar mengaku sepakat dengan pendapat Anies itu.

“Karena proses logic thinking-nya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan, dan ketika kawan-kawan kades sudah bersusah payah, diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama, seolah-olah kita abai pada data ini.

Kemudian dia menyinggung bahwa bansos memang hak rakyat.

"Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu."

Moderator dan panelis

Debat capres 2024 yang kelima ini dipandu oleh Andromeda Mercury dan Dwi Anggia yang bertindak sebagai moderator.

Adapun panelis yang ditunjuk KPU ialah sebagai berikut.

1. Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Aminuddin Syam, S.K.M., M.Kes., M.Med Ed.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
3. Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN PDM), Bahruddin.
4. Pendiri PIKAT Demokrasi dan Penasihat Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net), Damar Juniarto, S.Sos.
5. Guru besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Prof. Emiritus PM Laksono PhD.
6. Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo.
7. Ahli teknologi informasi/Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan, Onno Widodo Purbo, Ph.D.
8. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), Dra. Reni Kusumowardhani, M.Psi.
9. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, S.Si., S.H., M.M.
10. Penasihat hak disabilitas pada General Election Network for Disability Access (AGENDA) dan aktivis disabilitas, Tolhas Damanik, M.Ed.
11. Dosen Pascasarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Drs. Tukiman Tarunasayoga M.S., Ph.D.
12. Guru besar di bidang PAUD dan Gender Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Vina Adriany, M.Ed., Ph.D.

(Tribunnews/Febri)