TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta kader PDI-Perjuangan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok tidak mendramatisir urusan pengunduran dirinya dari jabatan Komisaris Utama Pertamina.
Seperti diketahui, surat persetujuan mundurnya Ahok dari kursi Komut Pertamina, belum terbit.
Sehingga Ahok terganjal untuk ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden.
Kendati demikian, kata Arya, kementeriannya telah memberikan kebebasan penuh kepada Ahok jika ingin mengikuti kampanye Pilpres 2024.
"Enggak usah dibuat ribet, karena sebenarnya ketika dia mengundurkan diri pada tanggal tersebut yaudah langsung berhenti sebagai komisaris."
"Jadi silakan aja Pak Ahok mau kampanye silakan, prosesnya surat ya sama seperti yang lain, diproses. Surat ya nanti kan keluar juga," kata Arya pada Kamis (8/2/2024).
Arya mengungkapkan, pihaknya akan segera menerbitkan surat resmi yang dimaksud.
"Untuk surat dari Pak Erick ya nanti diterbitkan, jadi enggak ada yang spesial, nggak ada bahwa (surat keputusan) Pak Ahok ditahan gitu, nggak ada," lanjut Arya.
Sebagaimana diketahui, Ahok membeberkan alasan belum berani berkampanye dalam Pilpres 2024.
Alasannya karena surat pemberhentiannya belum diterbitkan Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Saya belum boleh berkampanye, ini saya jelasin. Peraturan BUMN, saya kan taat konstitusi, bukan konstituen makanya.”
Baca juga: Cerita Ahok usai Keluar dari Penjara, Pernah Ditawari Jadi Kader PSI hingga Minta Jabatan ke Jokowi
“Kadang-kadang orang suka marah sama saya,” ujarnya dalam acara bertajuk ‘Ahok is Back’ di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).
Ahok menjelaskan, surat pengunduran dirinya sebagai Komut Pertamina sudah diajukannya sejak awal Februari 2024 lalu.
Namun, hingga saat ini, Ahok mengatakan surat itu belum diterbitkan oleh Erick Thohir.
Akibatnya, Ahok belum berani berkampanye secara langsung untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Pak Erick nggak mau keluarkan surat berhenti saya ini. Belum keluar ini (suratnya).”
“Kalau dia keluarkan saya (surat pemberhentian), otomatis berhenti 30 hari kemudian. Makannya saya nggak berani kampanye,” jelas Ahok.
Oleh sebab itu, Ahok menyatakan belum berani berkampanye untuk memilih Ganjar-Mahfud sebelum surat pemberhentian tersebut dikeluarkan.
“Makannya, kalau saya kampanye itu kena pelanggaran. Jadi aku nggak kampanye, aku nggak nyuruh kalian pilih siapa kok.”
“Tapi kalian sudah tahu maksud gue kemana,” ujar Ahok sambil tertawa.
Baca juga: Fakta soal Jokowi-Gibran Disebut Tak Bisa Kerja: Ahok Klarifikasi, Ganjar hingga Kaesang Bereaksi
Perjuangkan Ganjar-Mahfud
Mundurnya Ahok dari Komut Pertamina menegaskan bahwa ia siap untuk ikut memenangkan paslon nomor urut 03 Ganjar-Mahfud.
Ahok mengaku tidak ingin dicap sebagai sosok yang egois tetap bertahan di pemerintahan saat partai membutuhkannya.
"Saya harus keluar karena jika tidak mau keluar, saya egois, saya tidak mau perjuangkan Ganjar dan Mahfud."
"Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangkan ini. Itu sih sebetulnya," ujar Ahok.
Ahok pun mengaku sempat dibilang bodoh karena keluar dari PT Pertamina.
Apalagi, jumlah gaji dan bonus yang ia dapatkan sangat besar.
"Saya sempat dituding bodoh karena memutuskan mengikuti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2024, bukan Joko Widodo (Jokowi), selaku presiden yang berkuasa," kata Ahok saat acara Deklarasi Relawan Ahokers di Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
Ahok pun mengaku sempat dilarang Megawati mengundurkan diri dari Komisaris Utama PT Pertamina.
Ahok menuturkan, pada satu waktu dirinya menemui Megawati dan meminta izin untuk ikut kampanye memenangkan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebab, dengan jabatannya di PT Pertamina ia tidak diperbolehkan ikut kampanye.
"Kita fight Bu, walaupun secara teori kita tidak berkuasa ya. Lalu Ibu (Megawati) bilang gini 'jangan, Pak Ahok ditugaskan jaga Pertamina'," katanya.
Ahok lantas mencermati upayanya menjaga keuangan perusahaan minyak negara.
Setelah memastikan sistem pengawasan perusahaan itu aman ia baru mengundurkan diri.
Ahok mengeklaim, selama empat tahun menjabat Komisaris Utama PT Pertamina pihaknya berhasil melakukan optimalisasi anggaran.
Di antaranya dilakukan dengan penghematan, menghindari kerugian, dan meningkatkan pendapatan.
"Termasuk menghindari kerugian, itu sudah Rp 4,5 miliar dolar (Amerika Serikat), dan Pertamina dalam sejarahnya ketika harga minyak begitu mahal, tidak pernah mengalami keuntungan terbesar dalam sejarah pertamina tahun 2022 itu Rp 3,6 atau Rp 3,7 miliar dolar," jelas Ahok.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Bambang Ismoyo/Yohanes Liestyo Poerwoto/Malvyandie Haryadi)