Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menilai film dokumenter mengenai dugaan kecurangan Pemilu berjudul "Dirty Vote" merupakan bagian dari dinamika politik.

Pemerintah, kata Ma'ruf, harus memperhatikan kritik yang disampaikan oleh film itu.

"Ya saya pikir nanti tentu Pemerintah, kalau itu sasarannya Pemerintah, tentu Pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira," tutur Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Bawaslu RI Bakal Dalami Dugaan Pelanggaran Masa Tenang terkait TKN Sebut Dirty Vote Fitnah

Dirinya menilai film Dirty Vote ini harus ditanggapi secara baik.

Langkah ini, menurut Ma'ruf, agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan tanpa perpecahan.

"Saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik itu tentu harus direspons dengan baik pula. Yang penting pemilu ini berjalan dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang kita khawatirkan. Terutama jangan sampai terjadi perpecahan di masyarakat kita, karena adanya pemilu kemudian terjadi permusuhan," jelas Ma'ruf.

Seluruh pihak, menurut Ma'ruf, harus menjaga agar Pemilu dijalankan tanpa adanya kecurangan.

Dirinya berharap kecurangan tidak terjadi pada Pemilu 2024 ini.

Baca juga: Film Dirty Vote Jadi Kontroversi dan Dituding Fitnah, JK: Masih Banyak Lagi yang Perlu Dibongkar

"Semua pihak harus menjaga supaya pemilu ini berjalan dengan baik, jurdil, dan di TPS-TPS kan sudah ada pelaksana kemudian ada juga saksi-saksi, dan semua ikut mengawasi saya kira. Mudah-mudahan tidak terjadi ketidakjujuran itu mudah-mudahan tidak terjadi," kata Ma'ruf.

Ma'ruf menegaskan sedianya Pemilu adalah upah untuk memperbaiki keadaan.

Pemilu, kata Ma'ruf, tidak boleh menjadi sumber perpecahan bagi bangsa Indonesia.

"Itu saya kira justru kita ingin bahwa Pemilu itu akan menambah kebaikan, memperbaiki keadaan jangan sampai Pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena adanya permusuhan antara satu dengan yang lain," ucap Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, menyongsong tiga hari lagi pemilihan pada 14 Februari, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu.

Dokumenter berjudul “Dirty Vote” tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal YouTube.

Baca juga: Kata Walhi soal Film Dirty Vote: Bantu Kita Menentukan Pilihan 14 Februari Mendatang 

Dirty Vote persisnya dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara yang membintangi film ini.
Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.