Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).
Adapun AHY menggantikan Marsekal (Purn) TNI Hadi Tjahjanto yang dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD yang mundur lantaran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 menjadi calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.
Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai pelantikan AHY ini semakin menegaskan perseteruan antaran Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri.
Sebagai informasi, santer beredar kabar bahwa hubungan Jokowi dan Megawati retak selama Pilpres 2024 berlangsung.
Keretakan hubungan keduanya itu dinilai berbagai pihak semakin terlihat ketika putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.
Padahal, Gibran adalah kader dari partai berlambang banteng itu.
Hal tersebut semakin terlihat ketika Jokowi sudah tidak pernah hadir dalam acara internal PDIP.
Adapun terakhir kali Jokowi hadir dalam acara PDIP saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-IV yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 29 September 2023 atau 20 hari sebelum proses pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ya kan sudah saya katakan dari dulu, hubungan Jokowi dengan PDIP tidak baik, hubungan dengan Megawati tidak baik."
"Dalam konteks itu, ini menegaskan memang perseteruan antara Jokowi dengan Megawati sangat nyata, sangat terang-terangan," tuturnya saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (21/2/2024).
Baca juga: Dilantik Jabat Menteri Agraria, AHY Janji Selesaikan 120 Juta PTSL
Tak hanya itu, Ujang menilai Jokowi sudah tidak menganggap menteri dari PDIP yang berada di Kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut, sambungnya, berkaca dari Jokowi yang melantik AHY yang notabene partai yang dipimpinnya yaitu Demokrat adalah 'musuh' dari PDIP.
Ditambah, kata Ujang, hubungan antara Megawati dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang turut diisukan mengalami keretakan.
Faktor-faktor ini menegaskan kembali bahwa Jokowi sudah melakukan perlawanan terbuka terhadap Megawati dan PDIP.
"Dengan masuknya Demokrat, kita tahu Demokrat itu musuhnya PDIP, Megawati itu masih tidak akrab dengan SBY. Kalau Demokrat masuk pemerintahan, PDIP dianggap di luar kabinet (oleh Jokowi)," ujarnya.
Muluskan Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Gagalkan Hak Angket Ganjar soal Pilpres 2024
Ujang juga menganggap pelantikan AHY oleh Jokowi menjadi Menteri ATR demi memuluskan transisi ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Seperti diketahui, menurut hasil real count KPU per pukul 14.00 WIB, Prabowo-Gibran unggul jauh ketimbang pasangan capres-cawapres lainnya dengan raihan 59.591.588 (58,76 persen).
Adapun suara yang masuk berasal dari 606.812 TPS atau 73,71 persen dari total 823.236 TPS.
Jika raihan suara Prabowo-Gibran stabil hingga akhir penghitungan, maka mereka dipastikan menang dalam Pilpres 2024.
Tak hanya soal Prabowo-Gibran, Ujang juga menilai pelantikan AHY demi memperkuat koalisi di pemerintahan lantaran PDIP sudah tidak sejalan dengan Jokowi.
"(Jokowi melantik AHY) Menjadi strategi menambah kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen. Karena kita tahu PDIP, walaupun masih di pemerintahan, sudah berbeda pandangan dengan Jokowi."
"Maka butuh partai lain untuk bisa memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin agar bisa soft landing saat Oktober 2024 serta adanya transisi ke (pemerintahan) Prabowo-Gibran lancar," jelas Ujang.
Baca juga: Jokowi Tidak Ragu Angkat AHY Sebagai Menteri ATR/BPN
Selain itu, dia juga mengungkapkan pelantikan AHY menjadi 'senjata' Jokowi untuk membendung terealisasinya hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan oleh capres Ganjar Pranowo.
"Dan untuk membangun kekuatan di parlemen juga semisal membendung keinginan-keinginan partai dari (pengusung) Ganjar yang ingin melakukan hak angket. Itu kan bisa dibendung dengan kekuatan koalisi (pemerintahan) Jokowi-Ma'ruf yang kuat, besar di parlemen," tuturnya.
Ujang mengatakan pelantikan terhadap AHY mampu mengubah persepsi Demokrat untuk mendukung apapun langkah dan kebijakan Jokowi ke depan, khususnya terkait hak angket yang diserukan oleh Ganjar.
"Tambahan Demokrat itu kan menjadi penting. Dengan dilantiknya AHY kan, suka tidak suka, akan habis-habisan membela Jokowi dan menolak hak angket itu," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Reshuffle Kabinet