TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2024 telah dilakukan.

Namun, sejumlah pihak masih menyatakan ketidakpuasannya terhadap proses Pemilu tahun ini. 

Salah satunya yakni unsul sipil yang menamakan diri Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024.

Koordinator Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024, Budi Mulyawan, mengatakan ada beberapa catatan penting dari pihaknya terhadap pelaksaan Pemilu 2024.

"Yang mana pelaksanaan pemilu 2024 penuh dengan kecurangan, proses dan tahapan pemilu 2024 cenderung menghalalkan segala cara," kata Budi dalam keterangannya, Minggu (25/2/2024).

Budi pun menyampaikan maklumat dari Rakyat Gugat Pemilu 2024.

Diketahui, ada beberapa poin yang menjadi sorotannya.

"Kecewa dengan Jokowi selaku Presiden RI yang tidak mampu selenggarakan

pemilu 2024 yang netral dan jurdil. Kecewa dengan Jokowi selaku Presiden RI yang tidak mampu mengemban amanat reformasi," kata Budi.

Pihaknya juga kecewa dengan Presiden Jokowi yang tidak mampu menegakkan

demokrasi dan malah cenderung mematikannya, juga telah mengabaikan moral dan etika dalam mewujudkan ambisi politiknya, serta tidak mampu membawa bangsa ini yang sesuai diamanatkan UUD 1945.

Budi mengatakan pihaknya juga kecewa dengan pelaksana Pemilu yang gagal melaksanakan fungsinya.

"Malah cenderung menjadi bagian yang terlibat dalam proses kecurangan pemilu 2024. Kami juga kecewa dengan tokoh tokoh bangsa yang mendapingi Presiden Jokowi, yang membiarkan Presiden Jokowi melangkah semakin jauh dari cita cita proklamasi kemerdekaan bangsa," kata Budi.

Karena kekecewaan itulah, Budi menyampaikan Maklumat Rakyat Gugat Pemilu 2024, dengan isi Maklumat sebagai berikut :

1. Menolak pemilu curang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024

2. Tangkap dan adili semua pihak yang terlibat dalam kecurangan pemilu 2024

3. Pecat semua komisioner KPU dan Bawaslu terbukti lalai dan gagal melaksanakan konstitusi

4. Mendukung penug gerakan Mahasiswa dan siap aksi bersama dalam penegakan demokrasi untuk merebut masa depan bangsa yang dirusak oleh Jokowi.

5. Mendesak segera DPR RI gulirkan hak angket, makzulkan Jokowi, cabut mandatnya, kembalikan mandat ke rakyat, atas gagalnya menegakkan pelaksanaan pemilu yang jurdil.

Sebagaimana diketahui hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan Prabowo - Gibran unggul lebih dari 50 persen.

Baca juga: PDIP: Pemakzulan Presiden Bisa Dilakukan DPR Melalui Hak Angket

Sementara hasil real count KPU RI per Minggu (25/2/2024) atau progress 76,1 persen, persentase perolehan suara Prabowo - Gibran berara di angka 58,83 persen, berbanding 24 persen bagi paslon Anies - Muhaimin, dan 16,8 persen buat pasangan Ganjar - Mahfud. 

Diberitakan sebelumnya, wacana menggunakan hak angket DPR RI kali pertama kali pertama digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dari koalisi PDIP, pasca pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam perolehan suara hasil hitung cepat atau quick count lembaga survei hingga real count Komisi Pemilihan Umum (KKPU) di kisaran 58 persen.

Ganjar menganggap hak angket atau hak menyelidiki dugaan pelanggaran pelaksanaan undang-undang perlu dilakukan mengingat dugaan adanya kecurangan Pemilu 2024, khususnya Pemilu Presiden.

Baca juga: Tanggapi Isu Hak Angket, JK: Kalau Tidak Ada Apa-Apa, Tak Usah Khawatir

Dan pada Kamis (22/2/2024), tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pendukung AMIN, yakni NasDem, PKB, dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta.

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan, dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh Ganjar.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

“Kemudian kita sharing seperti yang anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.

NasDem, PKS, dan PKB, kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. 

Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

“Jadi, posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.