Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gedung DPR/MPR RI digeruduk massa aksi yang menyerukan penolakan terhadap proses pemilu curang, pada Selasa (5/3/2024).
Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, massa aksi mulai memadati pintu gerbang utama DPR/MPR RI sekitar pukul 12.45 WIB, mereka datang secara bergantian.
Mulanya, aksi dibuka oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi pada pukul 10.15 WIB, lalu sekitar dua jam setelahnya ada sekitar 4 mobil komando merapat ke DPR RI.
Mereka menyerukan kalau pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang buruk sepanjang sejarah.
"Pemilu ini adalah pemilu yang paling buruk kawan-kawan, demokrasi ini telah dihancurkan oleh Joko Widodo, oleh karena itu kawan-kawan Jokowi harus segera kita makzulkan," kata orator di atas mobil komando.
Tak hanya massa aksi yang menolak proses pemilu curang, di lokasi juga terlihat massa aksi yang menolak pemakzulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan kontra terhadap hak angket DPR RI.
Mereka dominan mengenakan almamater kampus.
Dengan adanya aksi ini, aparat kepolisian yang berjaga langsung menutup ruas jalan Gatot Subroto tepatnya di depan Gedung DPR RI yang mengarah ke Slipi, Grogol.
Dalam pantauan, pihak kepolisian hanya menyisakan ruas jalan Transjakarta untuk melintas.
Sementara itu, untuk ruas jalan tol terpantau padat merayap atas adanya aksi ini.
Sebagai informasi, Aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.
Dalam tuntutannya, massa aksi menyayangkan terkait proses Pemilu khususnya Pilpres 2024 ini terendus kecurangan.
Massa aksi meyakini kalau apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Atas hal itu, mereka meminta dan mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket perihal kecurangan pemilu.
"Para anggota DPR yang kami hormati, laksanakan hak angket kalian, tolak pemilu curang, rezim telah membohongi rakyat," kata seorang orator di atas mobil komando.
Tak hanya itu, setidaknya ada 15 poin yang dituntut massa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut.
Termasuk di antaranya yakni mereka menolak kenaikan sembako yang belakangan ini melejit.
"Tolak kenaikan sembako, telah merugikan rakyat," ujar orator lagi.
Adapun 15 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah:
1. Makzulkan Jokowi Penjahat Demokrasi
2. Adiki Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat
3. Hapuskan dinasti politik
4. Adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi
5. Tolak hasil Quick Count menyesatkan
6. Audit forensik sistem IT KPU
7. Tolak hasil pemilu curang
8. Laksanakan hak angket DPR-MPR RI terkait pemilu curang
9. Usut tuntas grand desain pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif
10. Diskualifikasi Paslon pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif
11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024
12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras
13. Tolak kenaikan harga cabai
14. Tolak kenaikan harga sembako
15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.
Baca juga: Lonjakan Suara PSI, Operasi Senyap, Rawan Kekacauan hingga Jokowi Kena Kritik
Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hingga pukul 10.54 WIB ini aksi masih digelar, sementara arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan Gedung DPR/MPR RI masih ramai lancar.
Menanggapi aksi ini Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan, pihaknya menerjunkan ribuan personel.
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," kata Susatyo kepada awak media di lokasi.
Meski begitu, Susatyo memastikan kalau kebijakan penutupan jalan di sekitaran lokasi masih belum dilakukan.
Sebab menurut dia, pemberlakuan penutupan jalan itu dilaksanakan dengan melihat kondisi dinamika aksi nantinya.
"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," tukas dia.