Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Partai Nasional Demokrat (NasDem) tak ikut menyuarakan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Selasa (5/2/2024) siang.
Sikap NasDem berbeda jauh dari PKB, PKS, dan PDIP yang tegas mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Padahal sebelumnya, NasDem sempat menyatakan dukungan terkait usulan hak angket tersebut.
Selain NasDem, PPP juga belum menyatakan sikap resmi dalam Rapat Paripurna.
Terkait hal itu, Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin memprediksi NasDem akhirnya akan bergabung pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Bisa juga jadi NasDem masuk ke pemerintah Prabowo-Gibran dan itu tidak ada yang salah."
"Dalam konteks politik yang kalah itu bisa jadi oposisi maupun bisa merapat ke pemerintahan tergantung dari ya kebijakan dan kepentingan partai masing-masing termasuk Nasdem," ucap Ujang, dikutip dari Wartakotalive.com, Selasa.
Kendati demikian, Ujang menduga bungkamnya NasDem di Rapat Paripurna disebabkan karena partai yang dipimpin Surya Paloh itu hingga kini masih bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Ujang lantas mengungkit pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh di Istana Negara, Minggu (18/2/2024) lalu.
Ia menyebut pertemuan itu sebagai bentuk kesetiaan NasDem pada pemerintahan Jokowi.
"Jadi kalau bicara Nasdem saat ini belum mendukung atau tidak mendukung hak angket saya sudah menganalisa jauh-jauh hari, bahwa karena Pak Surya Paloh sudah bertemu Pak Jokowi itu kan menjadi kode juga. Tanda bahwa NasDem setia dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin," paparnya.
Baca juga: TPN Buka Suara soal IPW Laporkan Ganjar atas Dugaan Gratifikasi, Singgung Hak Angket DPR
Menurut Ujang, usulan hak angket bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.
Karena itulah, NasDem yang masih bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf memilih bungkam selama Rapat Paripurna berlangsung.
"Saya melihat sangat tidak aneh dan wajar kalau NasDem belum punya sikap terkait hal angket tersebut," tandasnya.