TRIBUNNEWS.COM - Paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hingga kini masih unggul dalam real count atau penghitungan suara KPU.
Hal itu menunjukkan Prabowo-Gibran berpeluang untuk dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin.
Namun belum resmi Prabowo dilantik, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sudah memiliki kekhawatiran untuk pemerintahan Prabowo mendatang.
JK mengaku khawatir di pemerintahan Prabowo nanti akan terjadi krisis di bidang ekonomi.
"Saya tidak pesimis kepada masyarakat, tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis, mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah akan datang."
"Jangan pengalaman 98, 66. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersama, jangan terjadi itu," kata JK dilansir WartakotaLive.com, Jumat (8/3/2024).
Lebih lanjut JK menyebut, masalah ekonomi ini akan menjadi masalah berat yang harus dihadapi di pemerintahan Prabowo-Gibran, karena berpotensi menjadi bom waktu.
Terlebih kini masyarakat jadi terbiasa mendapatkan subsidi atau bantuan sosial (bansos).
JK menuturkan jika anggaran untuk bansos terlalu besar lantas bagaimana anggaran untuk sektor lainnya seperti pembangunan dan anggaran untuk daerah.
"Itu (subsidi hingga bansos) semua kira-kira saya hitung-hitung Rp 2.500 triliun, itu saja."
"Nah lain pihak, pajak kita berapa? Cuma Rp 2.800 triliun. Jadi bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana garap pembangunan?"
Baca juga: Gerindra Gencarkan Rayu Kubu 01 dan 03 Gabung Dukung Prabowo-Gibran: Ada Gayung Bersambut
"Tidak ada lagi sumbernya. Ini sebenarnya kalau saya katakan, ini bom waktu yang akan terjadi," imbuh JK.
Meski demikian Jk mengakui bahwa Prabowo sebagai sosok yang berani dan mampu menyelesaikan masalah.
Namun JK mengingatkan, dalam proses penyelesaian tersebut akan tetap ada perlawanan dari masyarakat.
Baca juga: Nasdem Bantah dapat Jatah 2 Kursi Menteri Jika Prabowo-Gibran Resmi Jadi Presiden dan Wapres