Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wacana pengajuan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 terus menjadi perbincangan.
Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, jika melihat situasi saat ini, hak angket sulit untuk diwujudkan.
Ada beberapa hal yang mendasari pemikiran Dedi. Pertama, ia menyebut partai politik (parpol) tengah tersandera.
"Membaca situasi, memang sulit terwujud, karena parpol pengusung tidak begitu steril dari sandera politik," kata Dedi kepada Tribunnews.com, Jumat (8/3/2024).
Contohnya, PDIP tersandera kasus Harun Masiku. Ia merupakan eks kader PDIP yang terlibat dalam kasus penyuapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2019 Wahyu Setiawan.
Kemudian, yang terbaru kader PDIP sekaligus capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi.
"Ini memungkinkan PDIP akan takluk pada pertarungan kekuasaan," ujar Dedi.
Selain itu, Dedi mengatakan bahwa Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, tak solid dengan kader lain.
Ia melihat Puan cenderung memihak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada Pemilu 2024 ini tampak tak sejalan dengan PDIP.
"Bahkan sejak sebelum pemilu, Puan cenderung memihak pada Jokowi. Ini juga masalah lain dari sulitnya hak angket digulirkan," ucapnya.
Ia juga menyebut, jika pun hak angket tetap digulirkan, menurutnya bakal sulit membuktikan pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi.
Baca juga: Soal Hak Angket, Anies: Tak Perlu Buru-buru, Kita Tunggu Saja Prosesnya
"Jika kemudian hak angket digulirkan, akan sulit mencapai tujuan, yakni membuktikan pelanggaran yang dilakukan presiden."
"Hak angket akan layu sebelum tumbuh, atau mati dalam proses pembenihan," jelasnya.
Keseriusan PDIP
Sementara itu, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menyebut pihaknya serius untuk menggulirkan rencana hak angket.
Ia menyatakan seluruh partai koalisi pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 sudah berkoordinasi untuk melengkapi syarat pengguliran hak angket.
Mahfud MD membocorkan dua instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait upaya mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Berdasarkan penuturannya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menggunakan jalur hukum dan politik.
"Terakhir pekan lalu saya sama Mas Ganjar bersama TPN, bersama Ibu Mega juga, di luar kami ketemu tim hukum."
"Komunikasi kami terus jalan karena sudah ada garisnya dari Ibu Mega, agar kita mengambil dua jalur," ucap Mahfud saat ditemui, Jumat (8/3/2024).
Mahfud mengaku diamanahi mengurus jalur hukum sedangkan Ganjar mengurus jalur politik.
Pada kesempatan itu, Mahfud sekaligus mengklarifikasi ketidakikutsertaannya dalam wacana pengguliran hak angket di DPR.
Ia mengaku tidak dapat ikut serta dalam pengguliran hak angket karena dirinya bukan kader dari partai politik mana pun.
"Kemudian jalur politik, saya tidak ikut, itu angket. Saya tidak ikut karena saya bukan orang partai," tuturnya.
Meski begitu, Mahfud memastikan TPN serius menggulirkan hak angket di DPR.
Ia pun mengungkap naskah akademik yang telah dipersiapkan demi memuluskan wacana pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
"Tapi saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi, saya sudah pegang naskah akademiknya tebal kali, di atas 75 halaman yang sudah saya baca."
"Tinggal koordinasi teknik siapa yang tanda tangan di depan, tapi yang mau tanda tangan kan harus baca juga agar nanti ketika mempertahankan itu tahu," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Jayanti Tri Utami)