Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner KPU August Mellaz menepis soal adanya persoalan yang belum selesai di rekapitulasi suara tingkat bawah atau daerah, sehingga dibawa dan menjadi pembahasan di tingkat nasional.

Menurut Mellaz, hal itu bukan persoalan yang belum selesai. Melainkan, dibahas karena ada saksi-saksi di tingkat nasional yang ingin mengonfirmasi temuannya.

"Sebenarnya, bukan tidak tuntas di bawah. Justru kalau teman-teman lihat tadi malam ya, dini hari bahkan. Itu salah satu provinsi, prosesnya udah selesai di bawah. Hanya saja saksi di tingkat nasional ingin mengonfirmasi benar atau tidak ada laporan dari Bawaslu di tingkat daerah, bahwa ada laporan seperti ini," kata August Mellaz, kepada wartawan di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Senin (11/3/2024).

Sejumlah persoalan yang menjadi pembahasan di rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional, misalnya terkait perbedaan hasil perolehan suara.

Mellaz menjelaskan, pihaknya benar-benar memeriksa berkas C Hasil sebagai bukti terhadap laporan yang disampaikan saksi-saksi di rekapitulasi tingkat nasional.

"Kita benar-benar periksa. Makanya kita periksa C Hasil ini sebagai bentuk konfirmasi. Ini lho, benar ternyata memang ada selisih satu (suara), (dari) yang kita periksa C Hasil itu," jelasnya.

"Angka teli itu, misalnya telinya ada 4, tapi dalam penulisan latinnya 3, artinya harus dikembalikan. Justru itu dalam rangka mengonfirmasi (laporan saksi di tingkat nasional)," tuturnya.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyoroti jalannya proses rekapitulasi suara nasional yang dilaksanakan KPU RI.

Ia menemukan, masih adanya persoalan yang seharusnya sudah selesai pada rekapitulasi suara di tingkat daerah, namun nyatanya masih dibahas di level nasional.

Salah satu persoalan yang muncul, misalnya terkait perbedaan hasil perolehan suara.

"Memang ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Termasuk terkait dengan perbedaan hasil yang seharusnya sudah diselesaikan di tingkat daerah, apalagi tingkat kabupaten/kota, kecamatan, itu dipersoalkan di tingkat nasional," kata Herwyn, usai menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Senin (11/3/2024).

Meski demikian, Herwyn mengaskan, Bawaslu tetap berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, agar mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, ia menyampaikan, Bawaslu terbuka menerima pelaporan-pelaporan.

Hal itu, katanya, harus dilakukan supaya secepatnya bisa ditangani Bawaslu.

"Bawaslu tadi sudah menyampaikam bahwa membuka ruang untuk pelaporan dan nanti kita selesaikan dengan cepat, supaya nantinya sebelum penetapan nasional, kita sudah tahu apa yang dipersoalkan itu, terbukti atau tidak," jelasnya.