Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader dan simpatisan partai untuk tetap menjaga semangat perjuangan di tengah anomali hasil penghitungan sementara Pilkada Serentak 2024.

Megawati bahkan memberikan isyarat perlawanan melalui jalur hukum dan terukur. 

Meski, dia menyadari bahwa hukum kini dibuat semakin jauh dari rasa keadilan.

Hal itu disampaikan Megawati menyikapi Pilkada serentak 2024 khususnya di Jawa Tengah melalui tayangan video yang dibagikan pada Rabu (27/11/2024) malam.

Diketahui dari hasil quick count, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul dari paslon Andika Perkasa-Hendar Prihadi yang diusung PDIP.

Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada 2024 di Pulau Jawa: 5 Paslon PDIP Beda Nasib, Cuma Pram-Rano yang Unggul

"Terus jaga semangat perjuangan. Kita tidak pernah menyerah. Kita terus melakukan perlawanan secara terukur dalam koridor hukum, meskipun kita tahu, sekarang ini hukum semakin dibuat jauh dari keadilan," kata Megawati.

Selain itu, Presiden Kelima RI ini meminta kepada seluruh jajarannya untuk menjaga dan amankan setiap suara rakyat dengan sebaik-baiknya.

Kedua, Megawati menginstruksikan untuk mengumpulkan setiap bukti intimidasi aparatur negara, terutama juga money politics. 

Ketidak-netralan penjabat kepala daerah, dan juga tekanan yang diberikan kepada kepala desa.

Ketiga, kumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan mobilisasi bansos yang dilakukan secara masif dan praktik-praktik, sekali lagi money politics yang terjadi.

Keempat, kumpulkan berbagai fakta pengadangan, seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan.

"Kelima, terus galang kekuatan rakyat agar berani menyuarakan kebenaran," tegas Megawati. 

Baca juga: PDIP akan Polisikan Akun Media Sosial Partai Socmed Terkait Dugaan Fitnah 

Sebelumnya, Megawati menyoroti dinamika pemilihan langsung dalam Pilkada serentak tahun 2024.

Dimana, Megawati menyebut adanya upaya dari kekuatan tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada lewat penggunaan alat-alat negara. 

Bahkan, kata Megawati, hal itu dilakukan sampai mengancam demokrasi.

"Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara," kata Megawati.

Dia pun menyebut, penggunaan alat-alat negara nampak di beberapa wilayah yang diamati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.

Megawati mencontohkan di Jawa Tengah, ia mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah, hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.