Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan umum (pemilu) belum menetapkan capres-cawapres terpilih dari Pilpres 2024, namun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah bicara soal jatah lima kursi menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Harapan sekaligus keinginan itu diutarakan Airlangga dengan alasan Partai Golkar menduduki peringkat kedua perolehan suara di Pileg 2024 dan berkontribusi sekitar 25 persen pada kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Baca juga: Bawaslu: KPU Langgar UU Jika Rekapitulasi Suara Nasional Lewati 20 Maret 2024
Sosok yang juga menjabat Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar mampu menang di 15 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.
Dengan kemenangan tersebut, Airlangga pun berharap Partai Golkar memperoleh jatah lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran jika sudah diumumkan menjadi pemenang dalam Pilpres 2024.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi, maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."
"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," kata Airlangga.
Baca juga: VIDEO Utak-Atik Perolehan Suara Parpol dan Caleg Hasil Pemungutan Suara Pemilu 2024, Benarkah?
Pernyataan Airlangga itu pun mendapat reaksi dari para elit partai politik lain yang juga mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
PSI
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil mengungkapkan partainya saat ini tengah fokus perhitungan suara di KPU.
Cheryl juga menuturkan, jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi Minggu (17/3/2024).
Demokrat
Senada dengan pihak PSI, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan pihaknya juga tengah menunggu hasil perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2024 di KPU.
"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).
Meski begitu, Kamhar juga mengingatkan proporsi dan pengisi kursi menteri sepenuhnya merupakan menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.