Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menegaskan, pihaknya telah siap menerima perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau gugatan sengketa hasil Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Suhartoyo dalam sambutan upacara Pengucapan Sumpah Gugus Tugas PHPU, di halaman gedung II MK, Jakarta, pada Selasa (19/3/2024).
"Bahwa, jika memang mulai besok atau besok pada tanggal 20, Komisi Pemilihan Umum tidak ada perubahan untuk menetapkan hasil PHPU yang dijadwalkan, maka mulai besok lah kita akan siap dan akan mulai menerima permohonan-permohonan baik itu berkaitan dengan sengketa pilpres maupun sengketa legislatif," kata Suhartoyo, dalam sambutannya.
Suhartoyo kemudian mengatakan, dengan telah dibacakannya sumpah, Gugus Tugas PHPU telah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas, integritas, dan menjaga marwah MK.
"Oleh karena itu, saya yakin teman-teman (pegawai MK) nanti juga paham, kalau ada yang melanggar komitmen, nanti akan ada sanksi yang menunggu di sana," ujarnya.
Baca juga: Rekapitulasi Suara Pilpres 2024 di 34 Provinsi-LN: Prabowo-Gibran 58,51 Persen, AMIN 23,61 Persen
Selain itu, Ketua MK juga mengingatkan kepada para pegawai yang tergabung Gugus Tugas agar menerapkan hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya, terutama hasil simulasi dan pelatihan yang telah diberikan.
Sebelumnya, pembacaan sumpah itu dilakukan ratusan pegawai MK, di halaman gedung II MK, Jakarta,
pada Selasa (19/3/2024).
Pantauan Tribunnews.com, Ketua MK Suhartoyo memimpin pembacaan sumpah tersebut.
Usai dibacakan Suhartoyo, sekitar 700 pegawai MK mengikuti kalimat sumpah yang diucapkan pimpinan peradilan konstitusi itu.
"Bahwa saya akan setia dan taat menjaga Pancasila dan UUD RI 1945 serta akan menjelankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian kalimat sumpah yang diucapkan Ketua MK Suhartoyo, di Jakarta, Selasa ini.
Dalam sumpah tetsebut, ratusan pegawai MK berjanji tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan jabatan mereka.
"Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun yang diduga atau patut diduga berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan jabatan saya," kata para pegawai MK.
Baca juga: Terungkap di Sidang, Ketua PPLN Kuala Lumpur Ubah 1.402 DPT Berdalih Inisiasi di Grup WA
Tak hanya itu, para pegawai MK juga berjanji untuk bekerja profesional. Satu di antaranya dengan menjaga sesuatu yang betsifat rahasia dalam melakukan penanganan sengketa pemilu.
"Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah ahrus saya rahasiakan. Bahwa saya akan menjaga integritas disiplin berdedikasi dan profesional serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ucap Ketua MK dengan diikuti para pegawai.
"Bahwa saya akan bekerja dengan tertib, cermat, bersih dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara."
Sebagai informasi, MK dijadwalkan membuka pendaftaran sengketa pemilu, mulai tanggal 20-23 Maret 2024.
Adapun saat ini, MK masih perlu menunggu KPU menetapkan hasil Pemilu 2024.