Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani meragukan PDI Perjuangan (PDIP) nantinya bakal berani mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Mulanya, Muzani ditanya Golkar yang membuka peluang merevisi Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Dia pun menanggapi apakah ada kekhawatiran jika kursi Ketua DPR RI dijabat legislator dari PDIP. Pasalnya, partai berlambang banteng tersebut berseberangan dan oposisi dengan Gerindra di Pilpres 2024.
Muzani pun bertanya kepada awak media apakah benar nantinya PDIP bakal beroposisi dengan Prabowo-Gibran.
"PDI oposisi? kata siapa?" tanya Muzani saat ditemui awak media di Jakarta Selatan, Selasa (26/3/2024) malam.
Wakil Ketua MPR RI itu mengaku tidak yakin nantinya PDIP akan beroposisi. Karenanya, ia pun tidak masalah jika nantinya PDIP kembali menjabat kursi Ketua DPR RI,
"Kalau ternyata enggak (oposisi) bagaimana?" tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengingatkan Partai Golkar soal posisi kursi Ketua DPR RI.
Hal ini merespons kemungkinan Golkar akan mengisi kursi Ketua DPR RI lewat revisi Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Baca juga: PDIP: Jokowi Bakar Rumah Sendiri
Hasto mengatakan, Golkar harus belajar dari kejadian di 2014. Saat itu, kursi ketua DPR diambil Golkar. Padahal, suara terbanyak diraih PDIP.
"Sehingga jangan sulut sikap dari PDIP yang tahun 2014 sudah sangat sabar. 2014 kan akhirnya Ketua DPR masuk penjara, 2 kali persoalan. Ketika itu diambil terjadi karma. Seharusnya itu yang menjadi pelajaran," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/3/2024).
Dia menegaskan, undang-undang tidak bisa diubah terkait pemilu, sementara proses pemilunya masih berlangsung.
"Itu menunjukkan suatu ambisi, nafsu kekuasaan," ujar Hasto.
Hasto juga mengingatkan akan terjadinya potensi konflik sosial jika revisi UU MD3 dilakukan untuk merebut kursi Ketua DPR.
"Kalau UU terkait hasil Pemilu seperti UU MD3 akan dilakukan perubahan-perubahan demi ambisi kekuasaan maka akan ada kekuatan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP," ucapnya.
Baca juga: MK Siapkan 12 Kursi untuk Masing-masing Pihak Hadir di Sidang PHPU Pilpres 2024
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga mengingatkan partainya juga memiliki batas kesabaran.
"Karena itulah hormati suara rakyat, jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan. Kami ada batas kesabaran untuk itu," imbuh Hasto.
Isu perebutan kursi Ketua DPR RI muncul setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan perolehan suara di Pemilu 2024.
Di mana, perolehan suara PDIP dan Golkar berdekatan. PDIP mendapatkan 25.387.279 suara atau 16,72 persen.
Sementara Partai Golkar menjadi partai dengan perolehan suara 23.208.654 atau 15,29 persen.