Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP menyentil Presiden Jokowi soal nepotisme dengan mencalonkan orang-orang terdekatnya pada jabatan publik.
Bahkan orang dekat Jokowi yang maju Pilkada juga dibahas.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyindir kebiasaan Jokowi menunjuk orang-orang dekatnya ketika menjabat sebagai wali kota Solo untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.
Menurut Hasto, salah satu syarat mengisi jabatan strategis saat ini adalah harus mengenal Jokowi sejak ia menjadi wali kota Solo.
"Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan," kata Hasto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3).
Untuk diketahui, ada cukup banyak pejabat di posisi strategis yang sudah dekat dengan Jokowi sejak sama-sama bertugas di Solo.
Bahkan mereka disebut sebagai ”Geng Solo”. Beberapa di antaranya adalah Menko Polhukam dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo pada 2010-2011.
Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang pernah menjabat sebagai Komandan Distrik Militer 0735/Surakarta.
Lalu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan Kapolres Kota Surakarta pada tahun 2011.
Hasto menuding telah Jokowi berkhianat pada nilai-nilai yang mengedepankan proses dan perjuangan, tetapi malah melakukan nepotisme.
"Muncullah hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," kata dia.
Eks Ajudan dan Asisten Pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto Ikut Kena Sentil
Hasto turut menyebut nama mantan asisten pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, yang kini digadang-gadang menjadi calon bupati Boyolali.
"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai calon bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI
Perjuangan yang selama ini membesarkan," ujar Hasto.
Ia mengatakan, sikap Jokowi tersebut merupakan tindakan yang anti terhadap
meritokrasi dan hukum.