Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menyinggung pembagian bantuan sosial (bansos) saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (1/4/2024).
Faisal mengatakan, ada tiga menteri yang paling vulgar memolitisi bansos dengan menyebut bantuan itu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto; Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia; dan Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan atau Zulhas.
"Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya harus ditunjukkan. Ini lho yang ngasih, secara demonstratif, Airlangga Hartarto, misalnya, dan banyak menteri lagi lah."
"Tapi yang paling vulgar itu, ya, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," jelasnya, Senin, dilansir YouTube Mahkamah Konstitusi RI.
Ia mencontohkan, di mana Airlangga pernah mengatakan bahwa bansos berasal dari sumbangan Jokowi.
Oleh sebab itu, masyarakat harus berterima kasih dengan cara memilih pasangan calon (paslon) yang didukung oleh presiden.
"Ini yang saya tunjukkan, misalnya, Airlangga Hartarto yang mengatakan, 'Ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi'," tuturnya.
Hal serupa juga dilakukan oleh Zulhas, yang pernah meminta masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena sudah diberikan bansos.
"Dikatakan juga Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa 'Silakan aja bikin sendiri Bu Risma'. Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak. Tidak mau mempolitisasi bansos," terang Faisal.
Pada kesempatan ini, Faisal selaku ahli yang dihadirkan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menerangkan bansos yang dibagikan jelang Pilpres 2024 merupakan bentuk penerapan politik gentong babi atau pork barrel di Indonesia.
Baca juga: Peserta Sidang Tertawa saat Ketua MK Ingatkan Hotman Paris: Jangan Terlalu Bersemangat
Ini karena hampir separuh penduduk Indonesia tergolong penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, dan rentan miskin.
"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena mereka lebih sensitif tentu saja terhadap pembagian sejenis bansos, utamanya bansos yang ad hoc sifatnya," paparnya.
Sebagai informasi, kubu Anies-Muhaimin dalam gugatannya di MK menilai bansos merupakan bentuk kecurangan untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.