Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Anggota Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris merespons pernyataan ahli dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis dalam sidang sengketa Pilpres 2024, pada Selasa (2/4/2024).
Diketahui dalam sidang hari ini Romo Magnis menyebut aksi Presiden Jokowi yang membagikan bantuan sosial (bansos) jelang Pemilu 2024 bagaikan aksi pencurian.
Menanggapi hal tersebut, Hotman menegaskan bahwa bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi itu sudah berdasarkan data yang ada.
Yakni berdasar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Tadi Romo mengatakan bahwa presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan, presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan."
"Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan satu lagi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," kata Hotman Paris dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 yang ditayangkan di kanal YouTube MK, Selasa (2/4/2024).
Lebih lanjut Hotman menerangkan, Presiden Jokowi hanya secara simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang ada di kementerian.
Hotman kemudian memastikan bahwa Presiden Jokowi tidak pernah membagikan bansos diluar data yang ada.
"Data penduduk itu sudah ada semuanya, presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang ada di kementerian masing-masing."
"Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi presiden tidak pernah membagikan bansos diluar data yang sudah ada," tegas Hotman.
Hotman lantas mempertanyakan, darimana Romo Magnis tahu bahwa presiden itu seolah mencuri uang bansos untuk dibagikan.
Baca juga: Tak Cukup 4 Menteri, Kini Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Panggil Kapolri
Padahal Romo Magnis sendiri tidak mengetahui bagaimana praktek pembagian data bansos.
"Darimana Romo tau bahwa presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Romo tidak praktek pembagian data itu sudah ada."
"Data lengkapnya, yaitu namanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namanya sudah ada disitu," cecar Hotman.
Baca juga: Ahli Ganjar-Mahfud di Sidang MK: Bansos Jelang Pemilu Sebabkan Harga Beras Naik