Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra merespons rencana Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo yang ingin memanggil empat menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, pada Jumat (5/4/2024).
Adapun, empat menteri tersebut yakni Menteri Keuangan Sri Mulayni Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Mengenai hal tersebut, Yusril mengaku, pihaknya menyambut gembira rencana Suhartoyo itu.
Bahkan, ia berharap, empat menteri yang dipanggil bisa menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024.
"Kami (tim pembela Prabowo-Gibran) menyambut gembira kehadiran 4 menteri tersebut," kata Yusril kepada Tribunnews, Selasa (2/4/2024).
Kehadiran empat menteri tersebut, menurut Yusril penting, agar persoalan bantuan sosial (bansos) yang selama ini menjadi polemik, bisa dijelaskan lebih detail, sehingga bisa selesai.
"Untuk menerangkan hal-hal terkait Bansos biar clear semuanya," tukas Yusril.
Reaksi Istana
Dalam hal ini, Istana melalui Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, pemerintah tidak akan membentuk tim khusus terkait pemanggilan para menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu tersebut.
"Tidak ada pembentukan tim khusus oleh Pemerintah," katanya, Selasa (2/4/2024).
Dini menuturkan, Istana tidak akan memberikan pengarahan khusus kepada para menteri tersebut karena pemerintah bukan merupakan pihak yang berperkara.
"Sekali lagi pemerintah bukan pihak dalam perkara ini," katanya.
Baca juga: Dilema Tri Rismaharini Jika Bersaksi di Sidang MK : Sebagai Menteri Jokowi atau Kader PDIP?
MK, kata Dini, berhak untuk memanggil siapapun yang dianggap perlu didengar keterangannya, bahkan menteri sekalipun.
Namun, dalam kasus sengketa Pilpres ini, Dini menegaskan, para menteri dipanggil sebagai individu yang dirasa perlu didengar keterangannya.
"Jadi silahkan para menteri terkait nanti memberikan keterangan sebagaimana dibutuhkan MK," pungkasnya.