Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyinggung perolehan suara Partai Golkar yang naik signifikan dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Hal ini disampaikan di hadapan Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Airlangga hadir memberikan keterangan mengenai dugaan bantuan sosial (bansos) digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Hakim konstitusi, Daniel Yusmic Foekh menanyakan Airlangga soal ditunjuk sebagai Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021.
"Di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai 11 Mei kalau tidak salah 2021 mencapai 172,35 triliun," kata Daniel di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Daniel menanyakan kepada Airlangga apakah saat ini masih menjabat sebagai Ketua PEN karena dianggap memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Golkar.
"Karena tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Prof. Arief (Arief Hidayat, hakim konstitusi) seolah-olah ada korelasinya karena jabatan bapak ini kemudian suara Partai Golkar naik signifikan," ujarnya.
Sementara, hakim konstitusi, Arief Hidayat menyebut bahwa dalam berbagai diskusi ternyata penyaluran bansos lebih berefek pada Pileg.
"Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul lebih berkaitan elektoral pada Pileg legislatif," ucapnya dalam kesempatan yang sama.
Dia pun meminta Airlangga Hartarto untuk menjelaskan mengenai perolehan suara Partai Golkar yang mengalami naik pesat.
"Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa jelaskan. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspon," imbuhnya.