TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah pasangan Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU, publik mulai menantikan siapa saja nama-nama Menteri yang akan mengisi kabinet mendatang.

Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dikabarkan telah menyusun nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet.

Berikut tiga nama yang dikaitkan bakal menduduki pos Menteri Koordinator (Menko) Polhukam.

1. Hadi Tjahjanto

Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto merupakan satu dari sejumlah nama yang digadang bakal menjadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo-Gibran.

Saat ini Hadi juga telah memegang jabatan tersebut.

Ia menggantikan Mahfud MD yang mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Hadi sebelumnya menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan pernah menjadi Panglima TNI.

Bekas Kepala Staf TNI AU ini juga dikenal sebagai orang dekat Presiden Jokowi.

Hadi sendiri adalah tokoh berlatar belakang pilot TNI AU.

Ia pernah menjadi Komandan Pangkalan Militer, kemudian Sekretaris Militer, hingga Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.

Karier cemerlang itu berlanjut hingga ia dipercaya sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan kemudian menjadi Panglima TNI.

Kariernya mulai menanjak saat Hadi menjabat Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo, Solo.

Alumnus AAU 1986 ini memiliki kedekatan dengan Joko Widodo yang saat itu menjadi Wali Kota Surakarta.

Kemudian kariernya melejit saat Presiden Jokowi memilihnya menjadi Sekretaris Militer, kemudian dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

2. Tito Karnavian

Ketika Mahfud Md resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal Pol Purn Tito Karnavian ditunjuk sebagai Plt Menko Polhukam sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Saat Hadi secara definitif ditunjuk menjadi Menko Polhukam, Tito kembali ke jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.

Tito Karnavian adalah mantan perwira Polri yang banyak menorehkan prestasi selama masa dinasnya.

Sebelum mengemban jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) masa jabatan 2016-2019.

Tito pernah berada di posisi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme (BNPT) di tahun 2016.

Tito tercatat pernah menjadi Kapolda Metro Jaya pada 2015-2016. Sebelumnya di 2012-2014, Tito bertugas di Papua sebagai Kepala Kepolisian Daerah Papua.

Pria kelahiran 26 Oktober 1964 ini merupakan lulusan Pendidikan Master Ilmu Kepolisian di University of Exeter, Inggris pada 1993.

Ia juga alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta pada 1996. Tito juga pernah mengenyam pendidikan di Royal New Zealand Air Force Command & Staff College, Auckland, New Zealand pada 1998.

3. Agus Harimurti Yudhoyono

Sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai punya kans besar menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di era Prabowo.

Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang yang dibawahi oleh Menko Polhukam.

Selain itu, sang ayah, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai hubungan dekat dengan Prabowo Subianto.

Siapa pun yang ditunjuk sebagai Menko Polhukam, sosok tersebut adalah orang yang loyal dan tegak lurus terhadap Presiden.

Bicara soal sosk AHY, Lulusan terbaik Akmil 2000 banyak menorehkan prestasi akademiknya saat mengikuti pendidikan master pertahanan, leadership, maupun managemen di luar negeri.

Selalu nomor satu di setiap pendidikannya, mengingatkan anak ini dengan prestasi ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Agus Yudhoyono juga mengikuti jejak ayahnya terjun di politik.

Ia sempat dicalonkan sebagai calon gubernur DKI. Pada Kamis 22 September 2016, namanya diputuskan sebagai calon gubernur berpasangan Sylviana Murni oleh Koalisi Cikeas (Demokrat, PPP, PKB, dan PAN).

Namun dalam Pilkada tersebut, pasangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno didukung oleh Partai Gerindra dan PKS, keluar sebagai pemenang.

Mulai dibahas setelah penetapan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di sela acara Halalbihalal Keluarga Besar Satuan Karya Ulama Indonesia, Selasa (23/4/2024) petang, mengatakan, pembahasan soal kabinet akan dimulai setelah KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilih.

Beberapa waktu lalu, Airlangga pernah menyebut bahwa partainya layak memperoleh lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran karena besarnya kontribusi Golkar terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.

Saat ditanyai hal itu, Airlangga tak bicara banyak. ”Kita lihat nanti,” ujarnya.

Tak hanya soal kabinet, menurut Airlangga, banyak hal lain harus disiapkan setelah penetapan oleh KPU.

Ada waktu sekitar enam bulan sebelum akhirnya Prabowo-Gibran resmi menjabat pada Oktober mendatang.

”Tentunya (peran) Bapak Presiden Joko Widodo menjadi penting untuk membawa kita sampai dengan bulan Oktober nanti," imbuhnya.