Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Eks calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, telah mendeklarasikan diri tak akan bergabung ke pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikannya alam acara Halalbihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Untuk mencintai Republik ini, kita akan mengawal dengan cara lain dan saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," kata Ganjar.
Alasan Ganjar memilih menjadi pihak oposisi ialah untuk menunjukkan moralitas politik.
Menurutnya, cara berpolitik bangsa Indonesia ini harus naik kelas dan terhormat.
Meski tak bergabung ke pemerintahan mendatang, ia menyebut dirinya tetap menghormati pemerintahan Prabowo-Gibran.
Alhasil, ia meminta tak perlu ada cibir-mencibir di antara semua pihak mengenai langkahnya tersebut.
"Politiknya ada, cara berpolitik yang benar tidak musti dengan cara keras dan semua sama-sama terhormat tidak perlu saling mencibir," ujar Ganjar.
Langkah yang diambil oleh Ganjar ini lantas mendapatkan sejumlah komentar dari pihak lain. Berikut di antaranya.
Anies
Mantan capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons soal keputusan Ganjar Pranowo memilih tidak bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca juga: Prabowo Mau Bentuk Presidential Club, Ganjar Pranowo: untuk Apa Ya?
Anies dalam hal ini menyatakan bahwa dirinya tetap berada di jalan perubahan.
"Tapi, bahwa saya ini bukan berada di parpol. Kalau Pak Ganjar kan ada di parpol, saya warga negara."
"Dan saya selalu mengatakan tetap jalan perubahan," kata Anies di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Anies sendiri enggan menanggapi soal masuk atau tidak dirinya ke kabinet Prabowo.
Pasalnya, belum ada yang mengundangnya masuk kabinet.
"Kalau saya bilang ikut, wong diundang aja tidak. Mau bilang tidak, wong diundang aja belum."
"Jawabnya apa? Betul nggak? Siapa yang mengajak? Jadi kalau saya bilang saya nggak mau ikut, emang saya diajak? Mau ikut? Emang kapan ngajaknya?," terangnya.
Lebih lanjut, eks Rektor Universitas Paramadina itu mengungkapkan pakemnya.
Yaitu pihak yang mendapatkan amanah konstitusi dari pilpres berada di dalam kabinet.
Sementara itu, pihak yang tidak mendapat amanah konstitusi berada di luar kabinet.
"Jadi saya katakan tapi pakemnya nih. Yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet."
"Itu pakem itu, saya katakan dari dulu. Saya merasa pakem itu baiknya dihormati. Dan saya berencana menghormati pakem itu," jelasnya.
Gibran
Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sempat kaget saat ditanya soal keputusan Ganjar menjadi oposisi.
Namun, dirinya mengaku tak mempermasalahkan sikap yang diambil oleh mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
"Oh ya? Deklarasi? Yaudah nggak papa," kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa, dilansir TribunSolo.com.
Lebih lanjut, Gibran meminta agar program pemerintah yang akan dijalankannya bisa dikawal.
"Tetap mohon dikawal dari luar, ya. Siapa pun itu, masukan-masukan dari dalam, dari luar, dari oposisi tetap kita tampung ya. Tidak masalah," ucapnya.
Gibran lantas menilai bahwa deklarasi itu mungkin saja juga akan sejalan dengan partai yang menaungi Ganjar yakni PDIP.
"Oh, ya, pasti. Biasanya seperti itu," tuturnya.
Meski demikian, ia tetap berupaya merangkul semua kubu yang sempat berkontestasi di Pilpres 2024 lalu.
Hal ini menurutnya sesuai dengan arahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Tapi sekali lagi, atas arahan dari Pak Presiden terpilih, semuanya akan coba dirangkul."
"Yang namanya dialog, komunikasi tetap kita jaga ya dengan semua partai. Tapi sekali lagi keputusan di tangan Pak Presiden terpilih," ujarnya.
Namun, Gibran menegaskan bahwa merangkul seluruh pihak bukan berarti masuk dalam kabinet pemerintahan.
Ia berpendapat, kontribusi untuk negara juga bisa dilakukan dari luar kabinet.
"Ya itu nanti lihat dulu. Kan kemarin habis penetapan KPU kan juga beliau (Prabowo) langsung silaturahmi, menerima tamu-tamu dari luar koalisi juga."
"Intinya adalah komunikasi jangan sampai putus. Silaturahmi dengan partai-partai lain jangan sampai putus,” jelasnya.
Pengamat
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, menilai sikap yang diambil Ganjar sah-sah saja dilakukan sebagai bentuk demokrasi di Indonesia.
Meski begitu, Ujang menyinggung soal power Ganjar Pranowo yang memutuskan berada di luar pemerintahan, tetapi juga tidak berada di parlemen.
Menurutnya, jika memang Ganjar secara tegas menyatakan berada di oposisi, setidaknya dia berada dalam posisi sebagai anggota partai politik di parlemen.
"Kalau seandainya Ganjar beroposisi mestinya di parlemen, oposisi dalam on track ketatanegaraannya dilakukannya oleh partai politik, anggota partai politik yang ada di parlemen," ujar Ujang, Rabu (8/5/2024).
Namun, dengan situasi seperti ini, jelasnya, posisi Ganjar di luar pemerintahan sama halnya dengan masyarakat sipil biasa.
Pasalnya, ia tidak memiliki kedudukan apa pun baik di parlemen, bahkan PDIP sendiri yang merupakan partai tempat Ganjar bernaung belum menyatakan sikap demikian.
Oleh sebab itu, posisi Ganjar nantinya kurang kuat jika dibandingkan partai politik yang menyatakan berada di oposisi.
"Ya kita-kita semua termasuk Ganjar, akademisi, civil society itu di istilahnya, ya, hanya mengkritisi pemerintah saja. Istilahnya oposisi non-parlementer, tapi itu tidak dikenal dalam konteks ketatanegaraan."
"Ya, kurang kuat, memang bukan kekuatan dari parlemen. Tetapi kalau mau mengkritisi pemerintah silakan-saja," sambungnya.
Tak cukup di situ, Ujang juga mempertanyakan soal pernyataan Ganjar yang menolak untuk gabung pemerintahan.
Menurutnya, penolakan itu bisa diucapkan jika memang ada tawaran untuk bergabung dari pihak Prabowo-Gibran.
"Ya, kalau menolak itu kan kesannya ada yang meminta, apakah betul-betul kubu Prabowo-Gibran ada yang meminta kan belum tahu," ungkapnya.
Meski begitu, Ujang menilai baik sikap Ganjar, jika pada akhirnya eks Gubernur Jawa Tengah itu memberikan kritik dan masukan kepada pemerintahan.
"Bagus-bagus saja, yang penting kritiknya objektif, konstruktif dan berdasarkan data-data dan fakta, bukan berdasarkan sentimentil kan begitu," tandasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Ganjar Pastikan Jadi Oposisi, Gibran Minta Program Pemerintah Dikawal.
(Tribunnews.com/Deni/Rifqah/Reza/Igman/Rizki)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)