Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, buka suara soal dirinya disebut ‘turun kasta’ jika maju dalam Pilkada DKI lantaran sudah ikut dalam Pilpres 2024.
Awalnya, Anies mengungkapkan kontestasi Pilpres 2024 dapat diibaratkan sebagai kontestasi tertinggi dalam dunia politik.
“Karena kompetisi Pilpres itu bila dianalogikan sebagai sebuah level, maka itu level yang sebuah negara tidak ada yang lebih tinggi kalau disebut kompetisi itu,” katanya dalam wawancara dengan mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, di kanal YouTube-nya, Sabtu (11/5/2024).
Anies pun mencontohkan, pada saat ini, Prabowo Subianto telah ditetapkan menjadi Presiden terpilih 2024-2029 lewat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, sambung Anies, saat ini Prabowo belum resmi menjadi Presiden RI lantaran belum dilantik dan masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies pun meminta agar pemikiran semacam itu dihilangkan lantaran nantinya banyak orang akan takut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.
“Jadi menurut saya, kita harus berhati-hati. Kalau nggak nanti ada seseorang ikut kompetisi, habis itu tidak punya posisi karena segalanya dianggap lebih rendah,” tuturnya.
Lantas, Anies juga mencontohkan persamaan lain yakni dengan pesepakbola asal Prancis, Kylian Mbappe yang ikut Piala Dunia.
Dia mengatakan ketika Mbappe sudah ikut Piala Dunia, maka pemain tersebut tidak ‘turun kasta’ meski juga mengikuti Piala Eropa atau Euro.
“Tapi apakah kemudian dia sebagai pemain tidak boleh atau turun kelas kalau ikut dalam kompetisi (Piala Eropa),” ujarnya.
Melalui berbagai contoh itu, Anies menegaskan bahwa apapun yang dikerjakan oleh pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres bukan bentuk ‘turun kasta’.
Baca juga: NasDem Serius Bahas Nama Anies Baswedan untuk Pilkada DKI Jakarta, Ungkap Restu Surya Paloh
Dia menganggap pemikiran bahwa orang yang melakukan pekerjaan di bidangnya sebagai ‘turun kasta’ setelah mengikuti Pilpres adalah hal yang tidak tepat.
“Apapun yang dilakukan pasca Pilpres, apakah kembali menjadi dosen, gubernur, apakah ikut dalam pemerintahan, apakah tugas di luar negeri, apakah tugas di manapun, semua opsi yang ada pasti dikatakan pasti ‘lebih rendah’ dari Pilpres.”
“Jadi tidak tepat kalau kita menggunakan perspektif turun atau naik tapi kompetisi ini (Pilpres) selesai,” jelasnya.