Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Eks Menko Polhukam, Mahfud MD mengkritik putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia kepala daerah.
Putusan MA mengubah ketentuan dari yang semula calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon.
Dengan kata lain, calon kepala daerah masih bisa mendaftar pilkada di bawah batas syarat usia, asalkan pada masa pelantikan sudah memenuhi syarat minimum usia 30 tahun.
Menurut Mahfud cara berhukum di Indonesia saat ini sudah rusak.
Ia bahkan mengaku sudah tak tertarik dan mual mengomentari perihal dinamika hukum di Tanah Air saat ini.
"Saya sebenarnya sudah agak males komentar ini," kata Mahfud di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (4/6/2024).
"Satu, kebusukan cara kita berhukum lagi untuk dikomentari sudah membuat mual. Sehingga saya berbicara oh ya sudah lah apa yang aku mau lakukan aja, merusak hukum itu," lanjutnya.
Mahfud menilai putusan MA ini tak tepat.
Menurutnya, tak ada alasan MA untuk mengabulkan gugatan soal batas usia calon kepala daerah tersebut.
Mahfud menegaskan, Peraturan KPU (PKPU) yang telah dibuat sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) tentang Pilkada.
Namun, ia heran karena MA justru menilai PKPU itu dianggap bertentangan dengan undang-undang.
Baca juga: KPU: Putusan MA Usia Minimal Calon Kepala Daerah Tidak untuk Akomodir Kaesang Maju Pilkada
"Menurut saya putusan MA ini salah, kenapa? Karena dia membatalkan satu pasal KPU yang sudah sesuai undang-undang tetapi dinyatakan bertentangan dengan undang-undang," kata Mahfud.
Mahfud menilai, putusan MA tak hanya cacat etik, tapi juga cacat moral dan hukum.
"Secara porsedur dan kewenangan ini salah, jadi ini bukan hanya cacat etik, cacat moral, tapi juga cacat hukum."