Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Bappilu DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, adanya wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada 2024 menegaskan tidak adanya kerenggangan di internal koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Isu KIM Plus itu sendiri digaungkan perdana oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi soal adanya beberapa partai yang kemungkinan berkoalisi dengan partai di KIM untuk Pilkada 2024.

"Tidak ada (kerenggangan) karena ini kan, jadi itu yang saya katakan tadi formatnya kan ada beberapa kemungkinan (untuk Pilkada)," kata Idrus saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menurut Idrus, konsep KIM Plus yang dimaksud oleh elite Partai Gerindra itu adalah bergabungnya partai politik di luar KIM saat Pilpres untuk Pilkada 2024.

Sementara, KIM yang sudah ada sejak Pilpres 2024 kemarin, akan tetap bersama termasuk di beberapa provinsi untuk Pilkada.

"Jadi KIM Plus (itu koalisi) yang sudah resmi ada KIM berapa partai itu ada 4-5 partai. Lalu ditambah dari partai-partai yang meskipun diproyeksikan menjadi anggota KIM tetapi belum resmi," kata dia.

Baca juga: Soal KIM Plus di Pilgub Jakarta, Golkar Harap PKS Bisa Gabung, Anies Bakal Ditinggalkan?

Meski belakangan ini tersiar adanya isu kalau partai politik di KIM berbeda pandangan di beberapa provinsi, namun Idrus menegaskan hal ini tidak menjadi masalah.

Pasalnya, di provinsi yang dimaksud juga kontestan yang berpotensi akan maju sebagai kepala daerah kata dia, merupakan sosok-sosok yang berasal dari KIM.

Salah satunya yakni di Provinsi Banten yang kemungkinan akan menjadi pertarungan bagi Andra Soni sebagai cagub dari Gerindra dengan Airin Rachmi Diany sebagai cagub dari Golkar.

"Dan yang paling pokok adalah ini dibicarakan semua dalam proses demokratisasi internal KIM. Ya itu KIM Plus," kata dia.

Sebagaimana diketahui, KIM dibentuk saat Pilpres 2024 lalu. KIM adalah gabungan partai politik pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Parpol-parpol yang tergabung di KIM yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Garuda, Prima, dan Gelora.

Baca juga: KIM Retak di Pilkada 2024? Zulhas: Lihat Wajah Saya

Sebelumnya, Idrus Marham menyebut adanya kemungkinan besar konstelasi Pilkada 2024 memungkinkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bertarung melawan kotak kosong di beberapa provinsi.

Adapun kata Idrus, kemungkinan itu terjadi untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Sumatera Utara.

"Ada beberapa daerah KIM ya (akan) melawan kotak kosong. Ya katakanlah Kalimantan Timur, kemungkinan Sumatera Utara, dan lain-lain sebagainya itu kan," kata Idrus saat ditemui awak media di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Adapun di Kalimantan Timur sejauh ini partai politik KIM secara dominan mendukung pasangan Rudi Mas'ud - Seno Aji sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub).

Sementara, di Sumatera Utara sejauh ini partai politik di KIM dominan mendorong menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution.

Tak hanya itu, Idrus juga menilai terbuka kemungkinan terjadinya kontestasi di suatu provinsi diisi oleh para kontestan-kontestan dari KIM atau disebut dirinya sebagai 'All KIM Final'.

"Kemudian juga ada all KIM final sebutlah misalkan Banten. Ya kan Banten," kata dia.

Pasalnya, saat ini terdapat dua sosok yang diunggulkan dari partai KIM yang akan berkontestasi di Pilkada Banten.

Adapun sosok yang dimaksud yakni, Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni dan politikus Partai Golkar Airin Rachmi Diany.

Namun, kedua partai itu memiliki keinginan untuk mengusung kadernya sendiri sebagai calon gubernur di Banten.

Baca juga: Isi Lengkap Pidato Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, Presiden Rusia Titip Salam Buat Jokowi

Atas adanya konstelasi politik yang demikian, Idrus menilai tidak menjadi masalah, asalkan nilai demokrasi tetap ditinggikan oleh para parpol peserta pemilu.

"Tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan saling menghormati di dalam proses itu. Dan orientasinya memilih pasangan calon terbaik untuk diabdikan kepada rakyat. Itu yang paling pokok," tandas Idrus.