TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) masih membuka komunikasi dengan partai politik lainnya.

Menurutnya, desain politik KIM kekeluargaan dan kegotongroyongan sesuai demokratisasi dalam nilai-nilai Pancasila.

Idrus menuturkan konsep kebersamaan ini kelak mendukung program-program pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Misteri Sosok S yang Jadi Calon Wakil Ridwan Kamil, Airlangga: Bukan Sohibul, Bukan Syaikhu

Tersebutlah, KIM sudah mantap memilih kader Golkar Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta 2024.

Ketokohan Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar menjadi pertimbangan maju memimpin Jakarta 1.

KIM memastikan tidak ada upaya menjegal salah satu calon gubernur manapun termasuk Anies Baswedan yang disebut akan melawan kotak kosong.

“Bukan, jadikan ada komunikasi di dalam demokrasi itu komunikasi bebas. Yang salah itu kalau misalkan kita melarang orang untuk komunikasi dengan yang lain, itu yang gak boleh,” kata Idrus dalam podcast dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Palmerah, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

”Tetapi di dalam komunikasi itu politik yang dilakukan ya ternyata kan yang mendapat respon,” imbuhnya.

Konsep gotong rotong sesuai dengan bunyi Pancasila ke-4 yakni permusyawaratan perwakilan demi mencapai kemufakatan.

KIM pun masih membuka pintu koalisi termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Ridwan Kamil dapat memenangkan kontestasi dengan mudah.

Idrus menyebut kekuatan koalisi besar ini bukan menjegal pasangan calon tertentu tetapi strategi politik, strategi pemenangan sekaligus kalkulasi politik.

“Kalau menjegal sama dengan menghianati nilai-nilai Pancasila, berarti kan bukan sebuah keluarga, satu keluarga juga ayo bareng-bareng dong,” urainya.

Golkar memandang hubungan dengan PKS juga harmonis terbukti pada Pilpres 2014 di mana saat itu terbentuk Koalisi Merah Putih.

Baca juga: Airlangga Buka Suara Isu Ridwan Kamil Lawan Kotak Kosong atau Calon Independen di Pilgub DKI

Idrus sebagai mantan Ketua Koalisi Merah Putih merasakan suasan kebatiannya yang hangat dengan PKS.

“Kita melawan Koalisi Indonesia Hebat ketika itu, kita tahu yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo, itu suasana kebatinannya ketika itu luar biasa loh jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik,” imbuhnya.

KIM tidak menampik bahwa Pilkada merupakan kontestasi tokoh.

Ridwan Kamil yang mulanya diberikan surat tugas untuk dua daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta, saat ini keputusannya untuk bertarung di Jakarta.

Itu berdasarkan keputusan para pimpinan partai politik KIM di antaranya Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat

Sehingga posisi calon gubernur di Jawa Barat diberikan untuk kader Gerindra Dedi Mulyadi.

Baca juga: Bantah Ada Skenario Kotak Kosong, Projo Yakin Ridwan Kamil Menang Bila Lawan Anies di Jakarta

“Jadi bukan barter tetapi distribusi posisi kita dari Kolisi Indonesia Maju setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi,” urainya.

Menurut Idrus, dalam dunia politik praktis koalisi partai politik menginginkan kemenangan dan diperlukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat.

Lebih lanjut, Idris menuturkan di dalam sistem presidensial dukungan penuh dari partai poltik sangat menentukan kesuksesan program-progrwm pemerintah.

Tanpa dukungan partai, maka pemerintah akan sulit mendapat persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

“Jadi regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu coba kalau tidak misalkan di DPR, dukungannya tidak mayoritas, bayangkan membahas APBN, apabila misalkan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR maka yang berlaku adalah APBN yang lalu,” tukasnya.

Dia mengatakan kendala APBN bisa membuat program-program kemungkinan tidak akan jalan sehingga untuk kepentingan politik praktis mau tidak mau dukungan harus lebih besar termasuk untuk pilkada di daerah.

Kaesang Tidak Dititipkan

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep salah satu nama yang dijagokan Koalisi Indoensia Maju di Pilkada 2024.

Munculnya nama Kaesang dalam bursa pemilihan kepala daerah tidak lepas dari peran Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Prabowo Beri Bocoran PKS akan Gabung ke KIM Plus Dukung Ridwan Kamil

Jokowi disebut-sebut menitipkan anak bungusnya itu kepada elite parpol di KIM.

Namun rumor tersebut dibantah oleh Idrus Marham bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memberikan instruksi apapun.

“Sekali lagi Pak Jokowi itu enggak pernah titip, tetapi serahkan kepada proses karena begini kita juga tahu bahwa kalau kita ingin kerja di dalam KIM ini karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan,” ucap Idrus.

Begitupun komtimen Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang tidak pernah memberikan karpet merah untuk seseorang di Pilkada.

Pengalaman Idrus bersama Prabowo selama dua tahun lebih di Pilpres 2014 membuat dirinya percaya tidak ada anak yang spesial termasuk anak Presiden.

“Kita sudah kenal Pak Prabowo bagaimana ketika membina SuperSemar dulu dengan pemberian beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi ya memang ini ciri karakter beliau menghargai prestasi dan kalau pemimpin menghargai prestasi berarti perdebatan konseptual dan menghargai sikap kritis,” urainya.

Di lain kesempatan, Kaesang Pangarep menyatakan siap maju Pilkada Jakarta apabila ada permintaan dari warga Jakarta.

Baca juga: Pilkada Jakarta Belum Mulai, Ridwan Kamil Sudah Punya Rencana jika Kalah: Bisnis Kopi & Skincare

"DKI (Jakarta) kita sambil masih menunggu, saya sendiri seperti yang Gus Imin bilang, masih istikharah tapi ketika ada permintaan dari masyarakat khususnya DKI saya siap untuk melawan Pak Anies Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil," kata Kaesang di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

Kaesang juga mengatakan PSI bakal mendukung Ahmad Lutfhi di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah sesuai rekomendasi KIM.

Menurut dia, rekomendasi itu akan disampaikan secara resmi dalam waktu dekat.

“Seperti yang saya bilang sebelumnya Jawa Tengah ini rekomendasi dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Luthfi,” kata Kaesang. (Tribun Network/Reynas Abdila)