News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilgub DKI Jakarta

Cak Imin Minta Anies Sabar usai Ditinggal PKB di Pilgub Jakarta: Politik Begitu Cepat

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Tiara Shelavie
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anies Baswedan (kiri) & Muhaimin Iskandar (kanan) - Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersabar menghadapi dinamika Pilkada Jakarta 2024. 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersabar menghadapi dinamika Pilkada Jakarta 2024. 

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, dinamika politik terjadi begitu cepat sehingga PKB pun akhirnya mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono. 

Padahal, pada bulan Juni lalu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta sudah menyatakan mendukung Anies pada Pilkada DKI Jakarta. 

Namun, DPP PKB akhirnya memilih jalan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI Jakarta. 

"Saya setiap saat komunikasi. Memang proses politik ini begitu cepat, saya minta Mas Anies sabar,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2024). Namun, Cak Imin tidak sempat berkomunikasi dengan Anies pada akhir-akhir ini untuk membicarakan dinamika politik Pilkada Jakarta 2024.

Cak Imin mengatakan, dirinya tak sempat berkomunikasi dengan Anies pada akhir-akhir ini untuk membicarakan dinamika tersebut. 

Ia juga mengaku, tak sempat mengambil inisiatif untuk bertemu dengan pasangannya di Pilpres 2024 lalu. 

Menurutnya, dinamika politik khusunya pada Pilkada Jakarta dinilai begitu cepat. 

"Terlalu cepat, jadi saya belum sempat (komunikasi),” kata Cak Imin.

Anies diketahui, tengah menghadapi jalan buntu sesusai 12 partai menyatakan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta. 

Dari 12 partai itu termasuk diantaranya partai yang mengusung Anies di Pilpres 2024. 

Baca juga: PDIP Beri Tantangan KIM Plus usai Resmi Usung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta

Untuk diketahui, tiga partai politik pengusung Anies pada Pilpres 2024, yakni Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sediannya, Anies bakal diusung PKS di Pilkada Jakarta, namun hingga detik-detik terakhir pendaftaran, tak ada satu pun partai yang merapat mendukungnya. 

PKS hanya memiliki 18 kursi tak bisa mengusung calon sendiri karena tak memenuhi ambang batas, yakni 22 kursi. 

PKS bahkan sudah memberi tenggat waktu kepada Anies untuk menggenapi kursi tersebut agar bisa maju di Pilkada DKI Jakarta. 

Saat ini tinggal PDIP, partai yang memiliki kursi di DPRD DKI Jakarta yang tak masuk dalam KIM Plus.

Namun, partai berlambang banteng itu tak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung bakal calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

PDIP sebelumnya justru menunggu muktamar PKB untuk kesempatan berkoalisi.

Harapan PDIP itu pupus setelah PKB menyatakan ikut Gerindra mendukung Ridwan Kamil. 

Anies Tak Punya Skenario Lain untuk Pilkada Jakarta

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan dirinya tidak kaget soal hilangnya peluang Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini terkait Anies yang belum mendapatkan tiket untuk berkompetisi sementara pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tinggal menghitung hari yakni 27-29 Agustus 2024.

Menurut Burhanuddin langkah ini lantaran Anies tidak memiliki skenario.

"Saya ngga terlalu kaget, Anies seharusnya mempersiapkan skenario terburuk," kata Burhanuddin dalam wawancara di Kompas Petang, Senin (19/8/2024).

Anies katanya tidak memiliki skenario selain diusung partai.

"Masalahnya Anies engga punya skenario atau plan b, misalnya jalur perseorangan ngga disiapkan termasuk plan lain misal masuk ke partai untuk memudahkan usaha mencari kendaraan," ujarnya.

Menurutnya kegagalan Anies di Pilgub DKI Jakarta tak bisa disalahkan kepada eks Mendikbud semata.

"Jadi memang tidak bisa salahkan Anies sepenuhnya. Ini ada kaitannya dengan aturan main, engga ada pembatasan maksimum koalisi, sehingga aksi borong partai terjadi. ke depan harus diperbaiki masyarakat Jakarta secara khususnya agar tidak di fait accompli oleh elite partai," katanya.

Dirinya menjelaskan, selain tak berdaya karena tak mendapatkan tiket, Anies seharusnya juga tidak cuma pasrah mengandalkan partai politik.

"Anies kan engga bisa mengontrol orang lain. Yang dia bisa kontrol dirinya dan timnya, dan itu sekarang sudah telat," katanya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa Pilkada Jakarta saat ini mirip dengan Pilkada Solo tahun 2020.

"Sekarang kita menyaksikan skenario Solo, yaitu calon kuat Gibran saat itu didukung hampir semua partai, melawan calon yang sangat tidak kompetitif."

"Ini terjadi kalau kita lihat calon independen Dharma Pongrekun yang elektabilitasnya hanya 0,2 persen," kata Burhanuddin.

Untuk itu dirinya setuju dengan pernyataan Fahri Hamzah bahwa siapa pemenang di Pilgub Jakarta sudah ketahuan.

"Menurut saya ngga ada gunanya juga pilkada di Jakarta karena kita sudah tahu hasilnya. Buang-buang duit anggaran negara menggelar Pilkada, karena Ridwan Kamil dan Suswono didukung 12 partai melawan calon yang sama sekali tidak kompeten," ujarnya.

Burhanuddin menambahkan, Anies juga tidak menyiapkan opsi bahwa dirinya akan di prank partai politik.

"Potensi kena prank jelas, tapi kenapa Anies engga persiapkan diri untuk di prank. Saya menyesalkan, meskipun saya bukan fans tapi sayang sekali orang sekaliber Anies tidak mempersiapkan ini."

"Saat Pilkada 2016 Ahok dan timnya sudah mempersiapkan KTP untuk maju lewat jalur perseorangan," ujarnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti//Wahyu Aji) 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini