Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal tukang kayu yang ramai diperbincangkan di media sosial menyusul polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Badan Legislasi DPR RI mengenai syarat pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024.
Jokowi mengatakan dirinya ikut mencermati dinamika di media sosial belakangan ini setelah MK memberikan putusan soal ambang batas persyaratan pencalonan pemilihan kepala daerah dan putusan tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di Pilkada.
"Bapak ibu saudara saudara, sehari dua hari ini kalau kita melihat media sosial, media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan Pilkada, setelah saya lihat di media sosial, salah satu yang ramai tetap soal si tukang kayu," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Ke XI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024),
Menurut Jokowi apabila sering membuka Medsos maka akan diketahui siapa tukang kayu tersebut.
Padahal kata Jokowi putusan mengenai syarat pencalonan di Pilkada dikeluarkan MK.
Baca juga: Jokowi Komentari DPR Anulir Putusan MK soal Pilkada di Munas Golkar: Tukang Kayu Tetap Kena
Begitu juga mengenai rapat revisi UU Pilkada di DPR RI yang merupakan ranah legislatif.
"Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK. Itu adalah wilayah yudikatif, dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif. Tapi tetap yang dibicarakan adalah si tukang kayu," katanya.
Meskipun demikian, Jokowi tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Menurut Jokowi hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Baca juga: Jokowi Hadiri Munas Golkar di Tengah Isu Akan Diangkat Jadi Ketua Dewan Pembina
"Ya tidak apa apa, itu warna warni sebuah demokrasi," katanya.
Hanya saja kata Presiden Jokowi, ia ingin menyampaikan bahwa sebagai lembaga eksekutif, ia sangat menghormati lembaga yudikatif dan lembaga legislatif.
Ia menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang ada di Indonesia.
"Mari kita hormati keputusan, beri kepercayaan kepada pihak pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional," katanya.
Untuk diketahui sebelum masuk ke dunia politik, Presiden Joko Widodo dikenal sebagai pengusaha mebel sukses di Kota Solo, Jawa Tengah.
Jokowi memulai bisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati.
Namun, pada tahun 1988, Jokowi memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu yang diambil dari nama anak pertamanya.