Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024.
Ajakan itu pertama kali diunggah akun Instagram Ahmad Luthfi @ahmadluthfi_official, Sabtu (9/11/2024) siang.
Dalam video tersebut, tampak Prabowo berdiri bersama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
“Assalamualaikum Wr. Wb, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana saudara ketahui, bulan Februari tanggal 14, kita telah melaksanakan pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan legislatif, dan pemilihan umum tersebut, saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Prabowo.
Presiden RI itu juga menegaskan, ajakan itu disampaikannya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Gerindra.
Prabowo pun menyinggung pengalaman Ahmad Luthfi dan Taj Yasin yang tak perlu diragukan lagi.
"Komjen Ahmad Luthfi berpengalaman sebagai Kapolda Jateng, Taj Yasin Maimun juga pengalaman sebagai Wakil Gubernur. Ini kolaborasi tepat," ujar Prabowo.
Dengan pengalaman itu, Prabowo yakin Ahmad Luthfi-Taj Yasin mampu memimpin Jateng.
Ia juga menyinggung Taj Yasin yang merupakan putra ulama besar, KH Maimun Zubaer alias Mbah Moen.
“Jawaban itu ada pada diri kedua calon ini. Ini rekomendasi saya," tandas Prabowo.
Sejumlah pihak turut berkomentar terkait video Prabowo mengajak warga Jawa Tengah mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Baca juga: Kata Budi Gunawan Soal Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Pilkada Jateng
Kata Istana
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menjelaskan ajakan itu disampaikan Prabowo dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
Adapun Gerindra menjadi satu di antara partai yang mendukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024 mendatang.
"Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai ketua umum partai beliau menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah," ujar Hasan, dikutip dari Kompas.com, Minggu (10/11/2024).
Menurut Hasan, Prabowo sebagai orang nomor satu di Partai Gerindra sudah selayaknya mengajak masyarakat mendukung pasangan calon (paslon) yang diusung partainya.
Reaksi Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad turut mengomentari video Prabowo tersebut.
Dasco menegaskan, pejabat negara termasuk presiden diperbolehkan melakukan kampanye politik sesuai aturan yang berlaku.
"Prinsipnya Presiden sebagai pejabat negara (Pasal 58 UU 20/2023) boleh berkampanye, dalam artian menyerukan, mengimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye," jelas Dasco.
Adapun aturan itu diatur pada Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pilkada, yang berbunyi:
1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
Baca juga: Gerindra Tanggapi Beredarnya Video Prabowo Dukung Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng
Kata Menko Polhukam
Sementara itu, Menko Polhukam Budi Gunawan menilai tak ada yang salah dari video Prabowo tersebut.
Budi mengatakan, Prabowo juga akan menerima calon lain jika ingin bertamu.
"Semua boleh-boleh saja minta dukungan, namanya tamu enggak mungkin enggak diterima ya. Mungkin calon lain kalau datang pasti beliau terima," ucap Budi, Minggu.
Menurut Budi, calon lainnya juga diperbolehkan meminta dukungan dari Prabowo untuk menaikkan elektabilitas.
Kendati demikian, Budi memastikan pemerintah netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Termasuk beberapa isu yang terkait dengan Pilkada serentak, utamanya isu netralitas. Jadi yang selalu kami pesankan, jangan sampai di pemerintahan yang baru ini tercerderai oleh itu, semua netral."
"Sehingga pilkada serentak berjalan aman lancar jurdil dan sukses," tandasnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Fahdi Fahlevi) (Kompas.com)