Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Elite PDIP buka suara soal "endorse" Presiden Prabowo Subianto ke calon gubernur (cagub) Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Baru-baru ini beredar sebuah video ajakan Prabowo untuk memilih Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada Jateng 2024.
Video tersebut diduga merupakan bentuk dukungan sekaligus kampanye yang dilakukan seorang Ppesiden.
Tentang hal itu, muncul tanggapan dari PDIP selaku partai yang mengusung kompetitor Luthfi-Taj Yasin, yakni Andika Perkasa-Hendrar prihadi (Hendi).
Berikut tanggapan-tanggapan PDIP soal video "endorse" Prabowo kepada Luthfi-Taj Yasin.
Sekjen PDIP
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto turut menanggapi video yang diduga kampanye Prabowo untuk Luthfi-Taj Yasin.
Hasto mengungkapkan kampanye ini menunjukkan ada kekhawatiran Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Pasalnya, sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Jawa Tengah berada di bawah pasangan Andika-Hendi.
Hasil survei Litbang Kompas pada 15-20 Oktober 2024 menunjukkan, elektabilitas Andika-Hendrar 28,8 persen.
Sementara itu, elektabilitas Luthfi-Yasin sedikit di bawahnya, yakni 28,1 persen.
Baca juga: Ganjar Setuju Wacana Ahmad Luthfi Hapus Program Kartu Tani, Asal Petani Tetap Terjamin
Beredarnya video dukungan Prabowo ini, kata Hasto, memperkuat dugaan ada campur tangan Jokowi dalam Pilkada Jateng 2024.
“Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo tersebut bukan murni kehendak beliau dan lebih mencerminkan kekhawatiran Jokowi,” kata Hasto, Senin (11/11/2024) dilansir Kompas.com.
Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengklaim harapan pemilu berlangsung secara jujur dan adil (jurdil) hilang.
Terlebih saat Prabowo terang-terangan berkampanye untuk Luthfi-Taj Yasin.
Hal itu diungkapkan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan pejabat (Pj) kepala daerah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
"Ketika Presiden RI turun kelasnya menjadi campaigner, jurkam untuk satu calon, saya kira kita kehilangan harapan bahwa Pemilu ini memang akan berlangsung dengan Jurdil," kata Deddy.
Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo memang berhak untuk melakukan kampanye.
Namun, sejatinya hal itu dilakukan sebelum masa kampanye dilakukan.
"Kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye sangat boleh sebagai ketua umum, tetapi sebagai presiden yaitu tadi ada tahapan, regulasi yang harus diikuti," kata Deddy.
Deddy menjelaskan, selain sebagai ketua umum partai, Prabowo memegang tiga jabatan yang sangat penting, yakni kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata.
"Saya takutnya, walaupun mungkin pak presiden tidak berniat atau tidak terpikirkan, ada itu menjadi acuan seluruh instrumen di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda, bisa multiinterpretasi, Pak. Saya kira hal ini harus diluruskan," kata Deddy.
Lebih lanjut, Deddy berharap Prabowo memberikan penjelasan tentang dukungan tersebut sehingga tidak dimaknai sebagai perintah bagi bawahannya untuk cawe-cawe.
"Bapak presiden berutang penjelasan kepada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada," ucap Deddy.
Ketua DPP PDIP
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengklaim pihaknya menemukan dugaan cawe-cawe Jokowi pada Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut, kata Ronny, ditandai dengan dugaan keterlibatan sejumlah kapolda seperti di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Jawa Timur, dalam proses Pilkada 2024.
"Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo."
"Begitu pun calon gubernurnya, Ahmad Luthfi, pernah jadi Kapolres Solo. Kami bahkan temukan anggota polisi di Boyolali terbukti cawe-cawe dalam Pilkada 2024," kata Ronny di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).
Seharusnya, kata Ronny, Prabowo mengevaluasi bahkan mencopot Kapolda yang tidak netral dalam Pilkada 2024.
Terlebih, Prabowo pernah memberi arahan agar aparatur negara termasuk aparat kepolisian tidak boleh berpihak di Pilkada 2024.
"Ini tentu saja bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo, sehingga perlu ada evaluasi terhadap Kapolda (Ribut) Jawa Tengah,” ujar Ronny.
Ronny menjelaskan masyarakat berharap agar proses demokrasi dalam Pilkada 2024 tak mengulang kejadian di Pilpres lalu.
“Maka itu kami berharap ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolda Jateng, Sumut, Wakapolda Jatim, Kapolda Kalbar, Kapolda Sulut, Kapolda Papua,” kata Ronny.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku)(Kompas.com)