Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk meminta maaf kepada publik atas dukungan terbuka yang disampaikannya kepada salah satu pasangan calon di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Jateng).
"Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf kepada publik Indonesia mengenai intervensi kepada pelaksanaan pemilihan gubernur Jateng tahun 2024," ujar Manajer Hukum dan Advokasi JPPR, Dila Farhani dalam keterangannya, Selasa (12/11/2024).
Baca juga: PDIP: Prabowo Turun Kelas Jadi Jurkam Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng, Harapan Pemilu Jurdil Hilang
Sebelumnya diketahui, dalam sebuah unggahan video di media sosial, Prabowo yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra menganjurkan masyarakat Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
JPPR menilai tindakan ini sebagai bentuk intervensi yang melanggar prinsip netralitas pemimpin negara dalam pemilu daerah.
Organisasi ini mengingatkan ihwal Prabowo sebelumnya telah berjanji untuk tidak cawe-cawe atau terlibat dalam Pilkada 2024 ketika ia terpilih sebagai presiden.
Namun, dukungan yang diberikan Prabowo dianggap telah melanggar komitmen tersebut.
"JPPR menilai hal tersebut mengkhianati dan melukai wajah para aktivis pro demokrasi, dan masyarakat sipil yang selama ini bersusah payah memperjuangkan serta menyuarakan kebebasan berpendapat sekaligus menjaga kemerdekaan hak sipil," ujar Dila.
Baca juga: PDIP Minta Prabowo Cuti Jika Ingin Kampanye Luthfi-Yasin
Sebagai presiden, JPPR menilai Prabowo memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika politik dan netralitas, terutama dalam proses pemilu yang sedang berlangsung.
Peran kepala negara, tegas Dila, seharusnya memberi contoh dalam menjaga demokrasi yang sehat tanpa memihak.
Selain meminta Prabowo untuk meminta maaf, JPPR juga menyerukan kepada seluruh masyarakat sipil, mahasiswa, akademisi, LSM, dan media untuk mengecam tindakan ini sebagai bentuk ketidakpatutan politik.
Mereka juga berharap pemilih tetap bijak dan kritis dalam Pilkada 2024, memastikan proses yang jujur dan adil.