Baca tanpa iklan
Laporan khusus Tim Tribunnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 menjadi ajang pertarungan bagi para calon pemimpin di 545 daerah di Indonesia. Sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, menggelar pesta demokrasi Pilkada secara serentak, pada Rabu, 27 November 2024, hari ini.
Sayangnya, kontestasi calon pemimpin daerah yang seharusnya digelar sebagaimana prinsip pemilu bersih itu belum terealisasikan dengan baik.
Sejumlah pasangan calon (paslon) di beberapa daerah tertentu diduga masih melancarkan 'serangan fajar' atau praktik politik uang atau money politics untuk memengaruhi pilihan masyarakat.
Praktik semacam ini berpotensi menjadi penyakit serius bagi kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.
Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara jelas telah mengatur terkait hal tersebut dalam Pasal 66 Peraturan KPU (PKPU) 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
"Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih," demikian bunyi Pasal a quo.
Baca juga: Pasar Induk Cipinang Kewalahan Layani Pesanan 2.500 Ton Beras Timses Pramono-Doel dan 300 Ton RIDO
Tribunnews menemukan 'serangan fajar' dari paslon Pilkada ini di beberapa daerah.
Tak hanya Pilkada di Jakarta, praktik politik uang juga terjadi di beberapa daerah penyangga di sekitarnya.
Salah satu penerimanya adalah TV (36), warga Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Ia mengaku menerima paket sembako diduga dari paslon nomor 03 pemilihan calon bupati dan calon wakil bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika dan Budi Hermawan.
Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada Kabupaten Serang: Istri Yandri Susanto Unggul Jauh dari Anak Ratu Atut
TV menjelaskan, paket sembako yang berisi satu liter minyak goreng, satu kilogram gula, dan tiga kilogram beras tersebut diberikan kepadanya secara cuma-cuma.
Menurut TV, seharusnya ia tidak mendapatkan sembako tersebut lantaran dia tidak berdomisili di Kelurahan Cipaisan.
Namun, karena alamat di KTP-nya masih tercantum sebagai warga Kelurahan Cipaisan, yang merupakan alamat rumah saudaranya, maka nama TV masuk dalam pendataan tim paslon tersebut.
"Dikasih bibi, karena saya enggak tinggal di Cipaisan. Jadi, bibi yang ambilin dan dikasih ke saya pas main ke rumah saudara. Katanya sih dari 03, karena wakilnya 03 itu orang Kelurahan Cipaisan," kata TV, kepada Tribunnews, Rabu (27/11/2024).
Perempuan yang merupakan ibu rumah tangga tersebut, menuturkan paket sembako itu sudah diterimanya sejak Senin, 25 November 2024.
Selain paket sembako, TV mengatakan ia juga mendapatkan sebuah amplop berisi selembar uang pecahan Rp50 ribu yang diduga berasal dari paslon 04, Zainal Arifin dan Sona Maulida Roemardie.
Katanya, amplop uang itu juga diterimanya dari saudaranya yang menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan pemberian dari paslon 04.
TV mengaku menerima uang tersebut tepat sebelum pergi menuju tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Cipaisan. Katanya, sekira pukul 09.30 WIB.
Hal serupa dialami, R, warga Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, yang mengaku menerima amplop berisi selembar uang pecahan Rp20 ribu.
"Dapat (serangan fajar). Kan itu yang nyoblos di rumah ada dua orang, jadi dua amplop. Satu amplop Rp20 ribu," ungkap R.
Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada Jabar 2024: Dedi Mulyadi Unggul, Disusul Ahmad Syaikhu
Berbeda dengan TV, R menyebut amplop yang diterimanya dari istri Ketua RT di lingkungan kediamannya tersebut diduga merupakan pemberian dari paslon nomor urut 01, Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin.
Ia menjelaskan, dana tersebut diduga dikucurkan dari paslon terkait kepada lurah setempat. Kemudian, lurah tersebut mengerahkan sejumlah orang untuk mendistribusikan amplop tersebut kepada warga.
"Pokoknya datang ke (rumah) kita sekitar jam 21.00 atau 22.00, gitu ya," tutur R.
Setelah menerima uang tersebut, kata R, tidak ada ajakan untuk memilih paslon tertentu, terutama pasangan calon nomor urut 01.
Kemudian, katanya, jauh sebelum ia menerima amplop tersebut, paslon 01 juga sempat memberikan sejumlah bahan pokok secara gratis kepada warga. Seperti, paket berisi mi instan dan beras.
Lebih lanjut, menurutnya, suara dukungan di lingkungan tempat tinggalnya memang terbelah menjadi dua kubu paslon. Ada warga yang mendukung paslon 01, dan ada yang mendukung paslon 02, Yadi Rusmayadi dan Pipin Sopian.
R sendiri mengaku sejak lama memang telah memberikan KTP untuk mendukung pencalonan paslon Saepul Bahri Binzein dan Abang Ijo Hapidin.
"Enggak (bayar minyak dan mi). Dikasih minyak kurang lebih satu liter secara cuma-cuma dan mi."
Amplop Uang di Depok
Selain di Pilkada Purwakarta, 'serangan fajar' berupa amplop berisi uang juga ditemukan di Pilkada Kota Depok, Jawa Barat.
Seorang warga Tapos, Depok, Jawa Barat, berinisial FI (28) mengaku mendapat sebuah amplop yang dititipkan ke orang tuanya, karena FI dan istri saat sedang tidak berada di rumah.
Setelah dibuka, amplop itu berisi uang Rp50 ribu dan sebuah stiker yang bergambarkan pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali Kota Depok nomor urut 01, Imam Budi Hartono-Ririn Farabi.
Di stiker tersebut terlihat slogan 'Mari Lanjutkan' hingga gambar Kartu Sakti Anak Yatim yang merupakan salah satu program paslon tersebut.
"Salah satu pengurus lingkungan waktu itu mencari istri saya, karena sedang di luar bersama saya, si pengurus itu menitipkan amplop ke mertua saya 'Ini dari pak RT'," ucap FI kepada Tribunnews, Rabu (27/11/2024).
Baca juga: Hasil Quick Count Pilkada Kota Bogor 2024: Petahana Unggul, Sespri Iriana Jokowi di Posisi Buncit
FI mengaku hanya mendapatkan dari paslon Imam-Ririn saja.
Meski begitu, dia mengaku tak memilih paslon tersebut saat hari pencoblosan.
Namun, sebelum itu tudingan adanya politik uang ini dibantah oleh Sekretaris Pemenangan Imam-Ririn, Dindin Syafrudin.
"Menanggapi pemberitaan adanya money politic atau politik uang yang dituduhkan ke pasangan calon Imam-Ririn, maka dengan ini kami menyatakan bahwa itu tidak benar, rekayasa pemberitaan jahat yang sudah menjurus ke fitnah," kata Dindin, Selasa (26/11/2024).
Dindin mengaku foto dan video yang viral di media sosial yang menunjukkan sebuah amplop dengan stiker mengatasnamakan paslon Imam-Ririn merupakan rekayasa jahat untuk menjatuhkan pasangan tersebut.
"Itu rekayasa jahat yang sengaja dibuat orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mendiskreditkan pasangan Imam-Ririn," ungkapnya.
Menurutnya, politik uang sangat bertentangan dengan prinsip paslon Imam-Ririn. Sehingga, Dindin mengatakan akan mengambil tindakan tegas jika menemukan praktik seperti itu.
"Pasangan Imam-Ririn menolak aksi money politic dan akan melakukan tangkap tangan serta melaporkan ke Bawaslu jika ada temuan money politic," jelasnya.
Bawaslu Terima 130 Laporan Dugaan Praktik Politik Uang
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan menerima laporan adanya dugaan pelanggaran ratusan politik uang Pilkada Serentak di berbagai daerah.
Setidaknya ada 130 laporan dan informasi awal dugaan pelanggaran politik uang selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024.
“Bawaslu akan melakukan kajian awal di 130 dugaan pelanggaran politik yang di masa tenang fan pemungutan suara pemilihan 2024,” ujar anggota Bawaslu RI, Puadi dalam jumpa pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024).
Dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang/materi lainnya dan potensi pembagian/materi lainnya.
Adapun, yang dimaksud dengan potensi pembagian uang/materi adalah kondisi ketika terdapat penemuan uang/materi lainnya tetapi belum terjadi pembagian uang/materi lainnya oleh terlapor.
Bawaslu akan melanjutkan ke tahap kajian hukum dalam waktu lima hari kalender apabila laporan memenuhi syarat formil dan materiil. Proses ini juga berlaku untuk informasi awal hasil pengawasan Bawaslu yang akan ditetapkan melalui rapat pleno.
Temuan adanya dugaan praktik politik uang itu di antaranya juga ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Mereka menemukan adanya 11 kasus praktik politik uang terkait Pilkada Kabupaten Magelang 2024 per Rabu (27/11/2024).
Dari jumlah tersebut, ditemukan keterlibatan pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pembagian uang.
Baca juga: Quick Count Pilkada Cianjur 2024, Popularitas Ramzi Belum Mampu Patahkan Dominasi Petahana
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang, Muhammad Habib Shaleh, menuturkan, laporan-laporan tersebut berasal dari enam kecamatan, yaitu Candimulyo, Mertoyudan, Salaman, Grabag, Secang, dan Ngluwar.
Dari total 11 laporan, empat di antaranya diterima langsung oleh Bawaslu Kabupaten Magelang, sementara tujuh laporan lainnya masuk ke pengawas pemilihan di masing-masing kecamatan (panwascam).
Praktik politik uang ini dilaporkan terjadi pada Senin (25/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024), yang merupakan masa tenang sebelum pencoblosan pada Rabu (27/11/2024).
Habib mengungkapkan, pihaknya telah memperoleh barang bukti berupa uang hasil dugaan politik uang, meskipun ia belum dapat merinci total nominalnya maupun jumlah penerima uang. Namun, berdasarkan laporan, rentang nominal yang dibagikan berkisar antara Rp 25.000 hingga Rp 50.000.
"Kami akan segera melakukan kajian apakah laporan ini memenuhi syarat formal dan materil. Jika memenuhi, akan kami register (ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu)," kata Habib, di kantornya, pada Rabu.
Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga menemukan adanya praktik politik uang berupa pembagian amplop isi uang dan modus paket sembako di sembilan kabupaten/kota.
Wilayah itu di antaranya Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Probolinggo dan Kabupaten Jember.
Temuan ini berdasarkan laporan yang diterima Bawaslu Jatim sejak Selasa (26/11) hingga Rabu (27/11) pukul 11.00 WIB.
Sementara itu, oknum anggota DPRD Wajo diciduk warga diduga ingin melakukan politik uang.
Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 02.00 Wita di Kelurahan Attakae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Rabu (27/11/2024).
Dari video yang beredar, tampak anggota DPRD Wajo fraksi Partai PAN itu diinterogasi warga dan petugas. (Tribunnews/riz/abd/dod/coz/kompas.com)