Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti dinamika pemilihan langsung dalam Pilkada serentak tahun 2024.

Megawati menyebut adanya upaya dari kekuatan tertentu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kontestasi Pilkada lewat penggunaan alat-alat negara. 

Bahkan, kata Megawati, hal itu dilakukan sampai mengancam demokrasi.

Hal itu disampaikan Megawati menyikapi Pilkada serentak 2024 melalui tayangan video yang dibagikan pada Rabu (27/11/2024) malam.

“Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara,” kata Megawati.

Presiden Kelima RI pun menyebut penggunaan alat-alat negara nampak di beberapa wilayah yang diamati terus menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara dan berbagai provinsi lainnya.

Megawati pun mencontohkan di Jawa Tengah.

Dia mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan penjabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral.

Dia pun secara tegas menyebut jika praktik-praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan.

Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus lewat putusan MK No 136 PUU XII 2024 tentang Sanksi Pidana bagi aparat yang tidak netral di Pemilu.

“Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral, bisa dipidanakan,” jelas Megawati.