Baca tanpa iklan
Seiring berjalannya waktu, Oto mulai meninggalkan kebiasaan buruknya memburu keempat jenis penyu tersebut.
Kesadaran itu ketika Oto memasuki usia purna tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Papua.
“Waktu itu, saya duduk di teras rumah sambil lihat orang dengan mobil angkut penyu 18 ekor dalam sehari. Saya juga teringat sudah berapa banyak penyu yang saya bunuh. Kalau begini terus, penyu bisa-bisa punah,” kenang Otobaja Tarami.
“Saya tidak ingin anak cucu hanya bisa tahu ada penyu tapi tidak bisa lihat bentuknya seperti apa, karena sudah punah,” tambah lulusan sarjana hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari itu.
Dengan alasan itulah, Oto akhirnya memulai penangkaran penyu secara swakelola pada 2015.
Langkah awal yang Oto lakukan ialah membuat rumah penetasan telur dan penampungan tukik semi-permanen.
Usaha konservasi itu pun dilirik oleh pemerintah pusat, Pemprov Papua Barat, Kabupaten Manokwari dan organisasi sosial tingkat nasional.
Di antaranya Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia atau KEHATI, Conservation International (CI) dan United States Agency for International Development (USAID).
Alhasil, kegiatan konservasi itu mendapat bantuan uang tunai bernilai puluhan hingga ratusan juta.
Uang tersebut digunakan Oto untuk membangun rumah permanen penetasan telur berukuran 10×7 meter.
Konstelasi penetesan telur yang berdampingan dengan rumah penangkaran tukik dilengkapi bak penampung, itu berdiri di antara lahan Konservasi Penangkaran Penyu Manduni Putera seluas 3.500 meter persegi.
“Kadang dari dana bantuan itu saya juga pakai untuk beli telur dari masyarakat. Satu sarang telur dari satu induk penyu, saya bayar 100 ribu (rupiah). Tapi, dari awal memang lebih banyak pakai uang pribadi untuk ambil telur itu dari masyarakat,” ucap ayah sembilan anak itu.
Pria yang menetap di Manokwari sejak 1969, itu mengatakan, pada 17 Agustus 2018, ia menginisiasi pelepasliaran 4.000 tukik bersama warga Distrik Manokwari Utara, mahasiswa dan dosen Unipa serta pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
Alhasil, kegiatan itu menyedot atensi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.