Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Warta Kota, Bintang Pradewo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat perkotaan Sugiyanto mengatakan, transisi kepemimpinan di DKI Jakarta dari Joko Widodo ke Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak akan menjamin perubahan yang lebih baik.
Apalagi proses transisi tersebut diawali ketidakharmonisan antara gubernur dan DPRD. "Saya kira ada yang salah dengan apa yang dilakukan Ahok. Sudah seharusnya Ahok menjaga hubungan baik dengan legislatif," katanya.
Yang membuat miris Ketua Umum Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) ini, ketidakharmonisan tersebut karena sikap Ahok yang tidak bisa menjaga etika berpolitik.
"Ahok ini milik publik. Sebagai pemimpin sudah seharusnya memberikan banyak contoh yang baik. Termasuk dalam sikap dan ucapan. Ahok seringkali mengerjakan sesuatu yang nggak penting. Banyak buang-buang waktu. Makanya nggak heran kalau banyak PR yang terbengkalai," papar Sugiyanto.
Menurutnya, sikap tegas Ahok selama ini sejatinya tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat.
"Coba kita lihat, kinerja pemerintahan yang baik dilihat dari penyerapan APBD. Kalau penyerapannya rendah, berarti kenerjanya tidak bagus," ujarnya.
Yang disesalkan Sugiyanto, penyebab tidak efektifnya kinerja pegawai-pegawai pemprov yang dipimpinnya karena sering ditakut-takuti oleh Ahok.
"Pegawai dalam kondisi takut, ditakut-takutin, akhirnya nggak kerja-kerja. Program pun nggak jalan. Penyerapan anggaran juga rendah, Padahal, dengan APBD yang besar, sudah pasti membuat orang takut macam-macam," jelasnya.