Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian belum akan mengevaluasi atau pun menghentikan tes atau pemeriksaan organ reproduksi dalam proses seleksi calon polwan sebagaimana permintaan organisasi pengawas Hak Asasi Manusia (HAM), Human Rights Watch. Sebab, tes tersebut tidak bermasalah dan tujuannya semata untuk mengetahui tingkat kesehatan calon polwan.
"Nggak ada ke depannya, ini sudah berjalan. Nggak ada masalah, ini sudah berjalan lama. Perawan atau tidak nggak masalah, yang penting dia sehat," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Rikwanto tidak setuju adanya kesimpulan dari Human Rights Watch tentang adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemeriksaan organ reproduksi calon polwan tersebut.
Ia menegaskan, pihak yang melakukan pemeriksaan organ reproduksi calon polwan merupakan dokter yang mempunyai keahlian, metode dan kode etik kedokteran.
"Loh, saya aja saat mengikuti tes dibuka pantatnya, dibuka ininya, mohon maaf, biji kita dipegang dan dilihat. Satu atau dua, hernia atau tidak. Maka, calon yang wanita juga diperiksa oleh dokter ahli perempuan. Semua diperiksa, perempuan diperiksa keperempuanannya. Kalau laki-laki, diperiksa kelaki-lakiannya," ujarnya.
Rikwanto mengakui pemeriksaan organ reproduksi dalam seleksi penerimaan calon polwa secara tidak langsung bisa mengetahui perawan atau tidaknya calon polwan. Namun, calon polwan yang tidak perawan masih berpeluang lolos seleksi karena mereka dinilai dari akumulasi hasil beberapa tes secara keseluruhan.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut tidak bisa dinilai pantas atau tidak karena tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan atau medisnya.
"Loh, itu memang bagian untuk mengetahui kesehatannya, dia sehat atau tidak. Dengana adanya pemeriksaan itu, (perawan atau tidak) itu otomatis kelihatan," ujarnya.
Ia menegaskan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap calon polwan tidak secara khusus untuk memeriksa keperawanan. "Tapi, tidak ada yang spesifik soal itunya. Entah siapa yang salah menafsirkan soal itu. Itu pola berpikirnya sempit, seolah-olah polisi masih mempermasalahkan calon polwan perawan atau tidak," ujarnya.
Rikwanto menduga ada kesalahan dalam menafsirkan pemeriksaan organ reproduksi terhadap calon polwan.
"Memang tesnya seperti apa. Itu kan hanya pikiran porno saja, pikiran jahiliyah karena berpikirnya sempit. Seolah-olah (calon polwan) dikangkangi, dicolok-olok oleh polisi laki-laki atau oleh orang yang tidak kompeten untuk tujuan tidak jelas. Jadi, seolah-olah ada melanggar hak asasi wanita itu. Karena berpikirnya seperti itu. Ini diperiksa oleh dokter yang ahli di bidangnya, bukan oleh polisi biasa," tandasnya.
Rikwanto menyangsikan adanya calon polwan yang mengalami trauma lantaran dilakukan pemeriksaan organ reproduksinya sebagaimana dilansir oleh Human Rights Watch. Ia menduga orang yang mengalami trauma tersebut adalah calon polwan yang tidak lulus seleksi.
Dan kepolisian bisa melakukan evaluasi terhadap proses pemeriksaan organ reproduksi jika benar terjadi trauma terhadap polwan yang telah lulus seleksi.
"Dia diterima atau tidak? Kalau tidak diterima, yah sudah. Itu trauma gagalnya, bukan trauma karena diperiksanya. Itu terlalu 'lebay' juga," ujarnya.
"Kecuali, kalau dia diterima jadi polwan tapi trauma, maka perlu dievaluasi dan jadi tanda tanya juga. Sebenarnya, apa yang dia alami saat pemeriksaan itu? Itu perlu didalami. Bagaimana cara memeriksanya si dokter, apakah sesuai metode dan kode etik kedokteran atau melenceng dari itu?" imbuhnya.
Penulis: Abdul Qodir