Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Presiden RI Joko Widodo memandang bila pembangunan monorel tidak perlu dilanjutkan bila hasil perhitungan dianggap tidak memungkinkan dilakukan.
Pria yang akrab disapa Jokowi tersebut menjelaskan bila monorel, Light Reil Transit (LRT), busway, dan Mass Rapid Transit (MRT) semuanya diperlukan di Jakarta karena Jakarta memiliki penduduk 10 juta jiwa ditambah daerah penyangga sekitar 28 juta jiwa.
"Ya angkutan massal seperti itu yang diperlukan. Tetapi, kalau dalam kalkulasinya tidak masuk, gimana? Dipaksakan dengan cara apa? Nggak boleh dong. Semua pakai kalkulasi. Tidak boleh dong (dipaksakan). Kalkulasinya harus feasible (layak). Perhitungannya harus masuk, kalau tidak, ya jangan dipaksakan," ungkap Jokowi di Balai Kota, Jumat (9/1/2015).
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok mengaku sudah melaporkan kelanjutan pembangunan Monorel yang dilakukan PT Jakarta Monorail. Tetapi hingga saat ini belum ada sesuatu yang dibangun untuk moda trasportasi massal tersebut karena belum ada kesepakatan Perjanjian Kerjasama terkait pembangunan depo monorel baik di Waduk Setiabudi maupun Tanah Abang. Menyikapi hal tersebut Jokowi mengaku belum mengetahui hitung-hitungannya seperti apa.
"Saya kan nggak tahu kalkulasi akhirnya seperti apa," katanya lalu tertawa.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengtakan bila dirinya sudah berbicara dengan presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan nasib pembangunan Monorel. Hasilnya Ahok sapaan akrabnya, Presiden juga tidak setuju bila PT. Jakarta Monorail (PT JM) selaku penyelenggara proyek pengerjaan monorel Jakarta kukuh membangun depo diatas waduk Setia Budi dan Tanah Abang.
"Saya sudah lapor presiden tadi. Presiden juga mengatakan kalau advice dari Kementrian Pekerjaan Umum tidak mungkin membangun depot di atas Waduk Setiabudi," ungkap Ahok di Balai Kota, Jumat (9/1/2015).
Dikatakannya bila tetap ngotot ingin membangun depo monorel berada di Waduk Setiabudi tentu akan ditolak dirinya. Begitu juga dengan membangun depo di wilayah Tanah Abang, Ahok tidak menyetujuinya.
"Berarti Jakarta Monorel mesti kita tolak dong kalau kamu ngotot deponya di atas Waduk Setiabudi. Saya laporkan tadi ke presiden. Terus dia juga minta depo di Tanah Abang, tapi harus memakai pondasi satu ruas jalan. Saya nggak setuju kalau seperti itu. Jadi ya pasti kita tolak kan," ungkapnya.
Seperti diketahui, sejak 16 Oktober 2013 lalu peletakan batu pertama pembangunan monorel yang saat itu dihadiri langsung mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi hingga kini mandeg. Sebelumnya Jokowi ketika masih jadi Gubernur DKI Jakarta PT JM kerap terkendala masalah birokrasi untuk melanjutkan pebangunan monorail satu diantaranya tidak bertemunya kesepahaman antara PT JM dan Pemprov DKI dalam menentukan perjanjian kerjasama (PKS).