Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesepakatan yang belum bulat antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyoal APBD DKI Jakarta 2015 menyisakan dampak negatif, di antaranya banyak anggota dewan di Kebon Sirih 'menganggur.'
Politikus Partai NasDem Bestari Barus mengatakan, perhatian anggota dewan di Kebon Sirih, tempat DPRD DKI Jakarta mengantor, lebih tertuju pada hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Sementara fungsi kedewanan mereka seperti legislasi dan pengawasan terabaikan.
"Bayangkan saja, sudah berapa lama betugas baru satu. Kan lucu ini. Di Komisi D misalnya, saya bisa bilang tidak ada kegiatan. ‎Jadi dampaknya luas," ungkap Bestari di DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/3/2015).
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta itu mengaku tak mempersoalkan bergulirnya hak angket untuk Ahok. Namun, anggota dewan mestinya juga sadar ada pekerjaan lain yang tak kalah pentingnya daripada memikirkan hak angket.
"Kenapa semua jadi ke angket, padahal masih banyak pekerjaan lain. Semua sibuk urusan angket pimpinan ini, sehingga kita tidak bisa membahas legislatif, perda-perda itu jadi mangkrak nanti. Biarlah angket ini berjalan, tapi tugas lain kita sebagai wakil rakyat berjalan juga," terang Bestari,
Menurutnya, sejak DPRD DKI Jakarta dilantik hingga saat ini, kegiatan di komisi hampir tidak berjalan. Ia mengatakan buntut dari kisruh APBD DKI Jakarta 2015 tersebut berdampak luas bagi kegiatan di legislatif.
Bakal terbengkalainya urusan kedewanan karena sibuk mengurusi kisruh APBD DKI Jakarta 2015, menjadi alasan Fraksi NasDem mengikuti masukan Ketua DPP Partai NasDem Surya Paloh, untuk menarik diri dari panita dan mencabut hak angket untuk Ahok.
"Ini masuk akal, kalau kita masuk di situ, sekarang tidak ada kegiatan praktis sama sekali di dewan ini. Masa begini sih jadi dewan, mending kita tidak usah mencalonkan dewan waktu itu," sesalnya.
Belum disahkannya APBD DKI 2015 mengakibatkan anggota DPRD DKI Jakarta pun belum menerima gaji tiga bulan ini. Karena gaji anggota dewan bersumber dari APBD.
"Kalau APBD-nya tidak diketok, ya tapi tenang saja kita tidak miskin-miskin amat. Jangan macam-macam mengancam kita tidak gajian enam bulan. Kalau masih setahun kuat, kalau dua tahun remuk lah kita. Masih ada mobil bisa dijual," ungkapnya.