Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat politik anggaran Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan banyak keanehan dalam APBD tahun 2015 versi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) yang telah dievaluasi Kementrian Dalam Negeri.
Menurutnya, APBD di tangan Ahok banyak mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan dan sangat berpihak kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Misalnya belanja modal atau belanja pembangunan seperti infratruktur yang pada tahun 2014 sebesar Rp25,5 triliun atau 40,1 persen namun pada tahun 2015 APBD belanja modal mengalami penurunan 7,4 persen. Sedangkan biaya kesehatan mengalami 3,7 persen penurunan.
"Yang paling jengkel belanja makan-minum sebesar Rp 809 M kalau dibagi jumlah PNS se-DKI, PNS dapat 10 Juta pertahun," kata Uchok dalam diskusi bertajuk 'Kisruh APBD DKI Siapa Silumannya' di kawasan Tebet, Jakarta, Minggu (15/3/2015).
Uchok menjelaskan, dalam APBD versi Ahok ada anggaran kematian untuk PNS sebesar Rp 55 Miliar. Dari hal tersebut dijelaskan Uchok, Gubernur Ahok kalau diibaratkan orang yang akan membangun sebuah bangunan tentunya harus mengeluarkan biaya material.
Namun sayangnya Ahok bukan memperbesar biaya material tersebut melainkan memperbesar pengeluaran untuk para tukang bangunannya.
"Dari total belanja, sampai puluhan juta itu lebih diutamakan TKD Rp 10,8 Triliun, jadi ini agak jomplang, mau bangun rumah, Ahok ini tidak perduli. Ternyata ahok tidak membelli bahan material, tapi dia malah mempebesar gaji tukangnya. Jadi gak pembangunna itu? gak akan jadi pembangunan itu," katanya.
Lebih lanjut Uchok juga menjelaskan bahwa ada penurunan anggaran pendidikan dalam APBD DKI Jakarta versi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tahun anggaran 2015 yang telah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurutnya, penurunan anggaran fungsi pendidikan sebesar 3,7 Persen dan belanja modal sebanyak 7,4 persen ini disebabkan keberpihakan Ahok kepada anggaran dalam kepentingan PNS.
"Dari total belanja, sampai puluhan juta itu lebih diutamakan. TKD Rp 10,8 Triliun, jadi ini agak jomplang,padahal untuk anggaran banjir saja hanya Rp 5,3 Triliun,'' kata Uchok.
Selain itu Uchok membeberkan adapun beberapa indikasi penurunan anggaran pendidikan ini adalah pertama tunjangan penghargaan pegawai Rp. 60,1 Miliar. Kedua adalah tunjangan transport pejabat Rp 414,8 miliar. Ketiga tambahan penghasilan bendahara Rp 26 Miliar.
"Keempat uang duka wafat atau tewas Rp 134 juta. Kelima biaya kematian PNS sebesar Rp 44 Miliar," katanya.
"Ini Ahok mau bangun satu bangunan bukan biaya materialnya yang dibesarkan tapi biaya tukangnya yang digedein, gak jadi ini bangunan," tambahnya.