TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguran Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Djoehermansyah Djohan, menyambangi Balai Kota untuk menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kedatangan Djoehermansyah demi mendapatkan klarifikasi dari Ahok menyoal wacana pembubaran Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Djoehermansyah yang mengenakan batik biru tua mendatangi Balai Kota sekitar pukul 15.30 WIB.
"Kita minta klarifikasi konteksnya (pembubaran IPDN) itu apa? Saya kira sudah cukup clear. Saya mengimbau sama teman-teman IPDN, sudah tidak ada soal lagi," ujar Djoehermansyah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015)
Djoehermansyah mengatakan banyak alumni-alumni IPDN yang bertanya soal pernyataan Ahok akan membubarkan IPDN. Ia berujar bahwa IPDN punya jaringan organisasi di seluruh Provinsi.
Pertemuan antara Djoehermansyah dan Ahok terjadi, setelah pada Jumat (4/9/2015) di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Ahok bercerita sempat memberi masukan kepada Presiden R IJoko Widodo untuk membubarkan Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN).
Hal itu disampaikannya saat satu mobil kepresidenan RI -- saat blusukan ke Cilincing dan Koja, Jakarta Utara -- bersama Jokowi. Ia menyampaikan, untuk apa ada sekolah yang tidak jelas tes masuknya, setelah lulus banyak yang suka korupsi.
"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak'. Untuk apa ada sekolah IPDN, kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korupsi saja," ujar Ahok di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).
Menurutnya, buat apa ada sekolah gaya militer seperti itu, karena dari TNI dan Polri masih mampu untuk mensuplai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ahok mengungkapkan bahwa dari dia menjadi Bupati Belitung Timur, dirinya tidak pernah menggunakan ajudan dari IPDN.
"Untuk apa? Dia hanya punya dua peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa punya 9, 18 (peluru). Saya bilang, kalau mau cari ajudan, yang jago berantem. Saya enggak mau ajudan dari IPDN. Yaudah, bubarkan saja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau apa. Kalau menurut saya enggak perlu ada," ucap Ahok.