Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yakin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI akan disahkan.
Ahok menduga, ada pihak yang memperlambat pengesahan APBD-P demi menjatuhkan citranya.
Ahok cerita, dirinya mendapat kabar APBD-P akan disahkan setelah sidang paripurna pertanggungjawaban APBD 2014 selesai.
Tapi, nyatanya setelah sidang selesai, pengesahan belum terjadi.
"Itu sudah selesai. Katanya lagi, Mendagri enggak bisa terima kalau enggak ada tandatangan Ketua (DPRD). Ketuanya hilang enggak tandatangan. Ya, kamu terjemahin sendiri maksudnya apa," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2015).
Meski begitu, Ahok percaya APBD-P akan tetap disahkan. Namun, ia menduga ada pihak yang memperlambat pengesahan.
Alasannya, agar pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terhambat menggunakan anggar. Akhirnya, serapan anggaran jadi tidak sesuai target.
Lalu, anggaran yang tidak terserap menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Kalau Silpa anggaran lemah, penilaian terhadap kepemimpinan Ahok jadi buruk, "Lalu cara saya gimana, ya jalan terus. Kita butuh proses sebuah etalase untuk mempertontonkan jadi Kepala Daerah harus keras saja sudah, bertahan saja sendiri, lawan," tegas Ahok.
Melanjuti keluhannya, Ahok sempat cerita, saat seorang kerabat bertanya kepadanya, soal apa kesulitannya memimpin ibu kota.
Ahok menjawab, "Saya sendiri. Saya enggak boleh roboh. Adu kuat saja. Di sini enggak boleh pakai otak, tapi pakai otot," ucap Pria berusia 49 tahun ini.
Seperti diketahui, DKI Jakarta ada di urutan terendah penyerapan anggarannya sejak bulan Juli 2015 lalu hingga saat ini, dengan penyerapan anggaran 19,39 persen.
Di atasnya ada Papua 21,74 persen, Kalimantan Utara 23,7 persen, Papua Barat 28,86 persen, dan Riau 29,8 persen.