News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Terkait Kalijodo, Pemprov DKI Sebenarnya Bisa Melakukan Banyak Cara kata Adhyaksa Dault

Editor: Toni Bramantoro
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Adhyaksa Dault

TRIBUNNEWSW.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencontoh Singapura terkait lokalisasi. Hal itu diungkapkan Adhyaksa Dault terkait keputusan Pemprov menggusur lokalisasi Kalijodo.

Menurut Adhyaksa Dault, Singapura juga punya pengalaman yang sama. Yakni di Keong Saik Road, Tanjong Pagar yang merupakan red light district alias zona merah. Pemerintah Singapura ternyata bisa merevitalisasi dengan cara yang manis.

“Direvitalisasi tanpa harus mengusir apalagi menggusur kegiatan prostitusi. Dengan dibangunnya daerah tersebut, srumah-rumah bordil otomatis menjadi terkucil dan akhirnya daerah tersebut menjadi bersih,” kata Adhyaksa, Rabu (17/2).

Saat ini, wilayah itu sangat trendy dan menjadi salah satu tujuan wisatawan. Nah, warga Kalijodo sebenarnya juga bisa diarahkan melalui perniagaan yang positif. Lingkungan juga harus ditata sesuai masterplan.

Selain itu, ulama, akademisi, dan pemuka daerah juga perlu dilibatkan. Artinya musyawarah mufakat merupakan kunci utama.

“Banyak jalan menuju Roma namun tidak dengan menunjukan arogansi kekuasaan. Itu adalah cara-cara kuno yang tidak laku lagi,” ujar mantan Menpora itu.

Mantan Ketum KNPI itu menambahkan, pembinaan masyarakat tak boleh dilakukan dengan kekerasan. Terkait Kalijodo, Pemprov DKI sebenarnya bisa melakukan banyak cara.

Di antaranya adalah membangun fasilitas yang layak untuk permukiman. Misalnya sekolah, tempat ibadah, balai latihan kerja, lapangan bermain, lapangan olah raga bahkan tempat ibadah. Itu adalag bagian social engineering yang bisa dilakukan. Dakwah dan dialog adalah tools yang jitu untuk menangani permasalah sosial seperti ini.

“Dengan melibatkan kepolisian apalagi TNI bisa berisiko membenturkan masyarakat dengan penguasa  Terjadilah dikotomi rakyat dan penguasa, penindas dan tertindas. Ini tidak boleh terjadi dalam eksekusi public policy di manapun di dunia,” kata penggemar Iwan Fals itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini