News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

HUT ke 489 Jakarta

Catatan Ahok Soal Pembangunan Belum Tercapai di HUT Jakarta ke-489

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berfoto bersama sejumlah PNS DKI usai upacara HUT DKI ke 489 di Silang Monas, Jakarta, Rabu (22/6/2016)

Laporan Wartawam Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki catatan tersendiri bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-489.

Ahok menyoroti beberapa pembangunan di Jakarta yang belum terselesaikan.

Semisal, meningkatkan pelayanan transportasi massal berbasis rel.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang membangun Mass Rapid Transit (MRT), peningkatan Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT), dan sebagainya yang saling terintegrasi.

Tapi, hingga kini belum terselesaikan.

"Tentu transportasi massal berbasis rel belum selesai walaupun kita nanti juga akan membangun LRT," ujar Ahok di Silang Monas, Jakarta, Rabu (22/6/2016).

Selain masalah transportasi massal yang belum terselesaikan, diakui Ahok, Pemprov DKI Jakarta juga sedang memperbaiki kondisi jalur pejalan kaki yang kurang lebar dan tidak rata.

Penyebabnya, kebanyakan permukaannya menggunakan material conblock.

"Trotoar kita itu, betul-betul jelek. Kita harus menyelesaikan 2.600 kilometer. Untuk membereskan trotoar, kalau menggunakan anggaran kita mungkin butuh waktu 25 tahun," kata Ahok.

Dia menjelaskan, demi mengurangi rentang waktu 25 tahun, dana memperbaiki trotoar bisa didapat dari kontribusi tambahan pengembang reklamasi.

"Kita akan menggunakan kontribusi tambahan pengembang," imbuh Ahok.

Sementara, untuk solusi kemacetan di Jakarta, kata Ahok, idealnya menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau penerapan jalan berbayar berbasis elektronik.

Saat ini progres ERP masih proses pelengkapan dokumen sebagai syarat lelang di lembaga Kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini