Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan akhirnya resmi mengumumkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada tahun 2017 mendatang. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai kandidat gubernur dan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur.
Ahok dan Djarot hadir dalam pengumuman calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta di Kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa malam. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengucapkan selamat datang ke keduanya. Tiba di kantor DPP PDI Perjuangan, Ahok tampil berbeda dengan calon gubernur lainnya.
Ahok tampak mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang, sementara kandidat kepala daerah lainnya seperti Rano Karno, Djarot Saiful Hidayat, Hasto Wardoyo dan Hasanah Fadel Muhammad mengenakan seragam kebesaran PDI Perjuangan warna merah. Saat tiba di DPP PDI Perjuangan, Ahok dan Djarot juga mendapatkan sambutan meriah.
Tepuk tangan membahana dari seluruh pengurus dan kader PDI Perjuangan yang hadir.
Bahkan, Ahok sempat salah posisi tempat duduk. Mantan bupati Belitung Timur itu awalnya duduk di kursi nomor urut dua dari meja utama, sementara Djarot duduk persis di depan meja utama tempat Sekjen PDI Perjuangan dan petinggi-petinggi lainnya duduk
Melihat ada yang salah protokoler acara lantas meminta Ahok bertukar posisi tempat duduk. Ahok kemudian duduk di kursi pertama yang lebih dekat dengan meja utama.
"Selamat datang Pak Ahok, selamat datang Pak Djarot," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira saat membuka acara pengumuman cagub dan cawagub DKI Jakarta. Andreas kemudian menyebut keduanya sebagai pasangan cagub DKI. "Kita beri tepuk tangan untuk pasangan Pak Ahok dan Djarot," kata Andreas.
Andreas sempat melontarkan candaan berbau sindiran ke Ahok yang lupa kantor DPP PDIP. "Kalau tadi pagi Pak Ahok bilang akan diumumkan di DPP PDIP Lenteng Agung. Hari ini setelah sekian lama Pak Ahok tahu kantor DPP PDIP di Jl Diponegoro. Akhirnya Pak Ahok tahu jalan menuju DPP," katanya disambut tepuk tangan meriah.
Andreas kemudian melanjutkan bahwa dengan diusungnya duet Ahok-Djarot untuk pilkada DKI tahun 2017 maka secara resmi menutup kisah perang antaran sejumlah politisi PDIP dengan Ahok.
"Seluruh dinamika kita tutup sebagai sejarah. Kita buka lembaran baru untuk pertarungan yang akan datang," jelas Andreas.
"Di 2017 ini PDIP akan keluar sebagai pemenang," jelas Andreas.
"Pilgub rasa pilpres," tambah Andreas.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sempat melontarkan candaan saat memperkenalkan Ahok dan Djarot ke hadapan seluruh kader dan petinggi PDI Perjuangan. Hasto mengartikan arti dari nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Tamu-tamu kita semua ini dia yang ditunggu pers dan seluruh masyarakat semua calon gubernur DKI Jakarta IR Basuki Tjahaja Purnama. Semoga cahayanya berkilauan dan membawa keselamatan. Basuki itu kan artinya keselamatan, diharapkan Ahok kembali ke khitohnya sesuai dengan namanya," ujar Hasto.
Ahok tidak menghiraukan gurauan Hasto tersebut ia hanya tersenyum dan kemudian bisik-bisik dengan Djarot, entah apa yang dibicarakannya. Tidak sekali Hasto mengeluarkan candaannya. Saat mengumumkan alasan mengapa PDI Perjuangan akhirnya memilih duet Ahok-Djarot, Hasto memanggil Ahok dengan sebutan 'Mas'.
"Saya akan mengumumkan penjelasan mengapa PDI Perjuangan pada akhirnya memilih duet mas Ahok dan pak Djarot Saiful Hidayat," kata Hasto.
Ahok tampak semringah saat namanya disebut sebagai calon gubernur DKI Jakarta oleh PDI-P. Nama Ahok disebut setelah Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto menyebutkan nama pasangan calon gubenrur dan wakil gubernur Banten pada pilkada serentak 2017. Seusai namanya disebutkan, Ahok langsung berdiri dari tempat duduknya. Matanya tertuju ke depan dan tersenyum lebar.
Dengan langkah tegap ia langsung menuju bagian depan ruangan dan berdiri bersama pasangan calon gubernur dan wagub PDI-P dari daerah lainnya. Ia menyalami Gubernur Banten, Rano Karno sambil tersenyum. Keduanya sempat berbincang dan terhenti saat nama Djarot Saiful Hidayat juga disebut sebagai wakil dari Ahok.
Selain dari PDI Perjuangan, pasangan Ahok-Djarot juga didukung oleh Partai Golkar, Hanura, dan Nasdem yang sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada Ahok. Dengan dukungan empat partai, pasangan ini mengantongi 52 kursi DPRD DKI.
Adapun syarat untuk mendaftar ke KPU hanya 22 kursi.Kini, tinggal Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN, dan PKS yang belum mempunyai calon ataupun koalisi definitif untuk Pilkada DKI 2017. Dari keenam partai itu, tak ada satu pun yang mempunyai cukup kursi untuk mengusung calonnya sendiri. Sementara itu, pendaftaran melalui jalur parpol akan ditutup pada 23 September mendatang.
Dinasihati Puan
Saat pertemuan dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, Ahok sempat diminta oleh Puan Maharani mengoreksi diri sendiri yang kebanyakan omong bertendensi menyerang. "Saya cuma mendengarkan DPP semua, termasuk ada otokritik lah, DPP bilang kita ngomong terlalu banyak lah, nyerang," kata Ahok usai pertemuan di kediaman Megawati.
Saat pertemuan di sebuah ruangan kediaman Megawati, Ahok menyaksikan ada para elite DPP PDIP, termasuk Bambang DH yang dikenal pernah memimpin perlawanan PDIP Jakarta terhadap Ahok dengan yel-yel 'Ahok Pasti Tumbang'.
Ada pula elite PDIP seperti Puan Maharani hingga Pramono Anung. "Ada Bambang DH juga di situ. Ada Mbak Puan juga. Terus dia bilang Pak Ahok jangan ngomong apa gitu. Saya bilang habis dicegat (wartawan -red), mereka tanya gimana, masa enggak saya jawab?" kata Ahok, tanpa menjelaskan omongan apa yang dicegah elite PDIP agar tak diungkapkan.
Muka Ahok Sempat Cemberut
Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan kediaman Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada Selasa malam sekitar pukul 18.50 WIB setelah bertemu dengan Megawati dan para petinggi PDI-P.
Ahok keluar lewat pintu samping. Wajahnya tanpa senyum saat awak media menanyakan perihal kepastian dirinya diusung PDI-P menjadi calon gubernur DKI pada Pilkada DKI 2017.
Teken Kontrak Politik
Setelah resmi diusung PDI-P, pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menandatangani kontrak politik di Kantor DPP PDI P, Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa malam.Ahok terlihat maju ke depan meja yang diatasnya sudah terdapat kertas yang didalamnya ada kontrak politik dengan PDI-P.
Terlihat pula Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDIP, Prasetio Edi Marsudi menyaksikan penandatanganan tersebut.Selain dari PDI-P, pasangan ini juga didukung oleh Partai Golkar, Hanura dan Nasdem yang sudah terlebih dulu menyatakan dukungannya ke Ahok.
Dengan dukungan empat partai, pasangan ini mengantongi 52 kursi DPRD DKI. Sementara syarat untuk mendaftar ke KPU hanya 22 kursi.Kini, tinggal Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS yang belum mempunyai calon atau pun koalisi definitif untuk Pilkada DKI.
Dari keenam partai, tak ada satu pun yang mempunyai kursi cukup untuk mengusung calon sendiri.Sementara pendaftaran melalui jalur parpol akan ditutup pada 23 September mendatang.
Tidak Ada Mahar
Ketua DPP PDIP Hamka Haq mengatakan tidak ada mahar dalam mengusung Ahok-Djarot. "PDI Perjuangan tidak ada mahar," ucap Hamka Haq.
Mahar atau 'uang perahu' itu diidentikkan dengan sejumlah dana yang dipenuhi pasangan calon untuk dapat diusung dalam Pilkada. Hamka mengatakan bukan saja mahar, kontrak atau perjanjian tertentu juga tidak ada dengan PDIP."Saya tidak melihat tanda tangan tadi," lanjut Hamka.
Saat ditanya permintaan spesifik Mega kepada Ahok sebagai syarat pengusulan, Hamka juga menyebut tidak ada. "Enggak enggak ada. Tapi tetap komando dari ketua umum," ucapnya.
"Ya calon harus menjalankan idelogi kita, ideologi Pancasila, UUD 1945," imbuh anggota DPR RI itu.
Hak Prerogatif Megawati
Hamka Haq, mengakui pencalonan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai cagub DKI Jakarta untuk Pilkada 2017, berpotensi menimbulkan penolakan hingga gesekan di akar rumput pendukung partai.
Namun, keputusan tersebut telah diambil oleh DPP partai di bawah pimpinan ketua umum Megawati Soekarnoputri, dan kader partai harus mematuhinya.
"Ini kan hak prerogatif. Biasanya PDI Perjuangan, apa yang dibilang oleh Ketua Umum nya, itu yang dituruti. Sebelum ini ada macam-macam karena memang Ibu Ketua Umum belum mengeluarkan perintah," kata Hamka.
Pada kesempatan tersebut Hamka juga tidak menghiraukan nasib partai lain yang belum mengusung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka yang dimaksud adalah Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PAN dan PKS.
"Itu urusan mereka (Ahok dan partai pengusung sebelumnya," kata Hamka.
Menurut Hamka, dengan diposisikannya PDIP sebagai partai pengusung utama Ahok sebagai cagub, maka partai lain yang lebih dulu mendeklarasikan dukungannya untuk Ahok tidak harus mengundurkan diri "Partai yang lain bukan harus mundur. Tapi, bersama-sama mendukung Ahok," katanya.(tribunnews/abdul qodir/dennis/amriyono/fitri/malau/kompas.com)