Baca tanpa iklan
Dari 1.607 perusahaan tersebut, ada 13.185 bus aktif, dan 10.399 ribu tidak aktif.
Sugiharjo menyatakan, pihaknya tidak punya data berapa bus pariwisata yang ilegal. Namun, jumlahnya diperkirakan banyak."Kalau saya prediksi jumlah hampir sama dengan (yang) legal," ujar Sugiharjo.
Direktur Angkutan dan Multimoda, Direktorat Jenderal Perhubungan Angkutan Darat Kemenhub, Cucu Mulyana mengatakan, dari pemeriksaan selama ini, temuan kendaraan tanpa izin trayek tak banyak.
"Apabila kita melakukan ram check atau pemeriksaan bus kantor atau pul-pul angkutan pariwisata, tentunya sedikit atau mungkin nihil ditemukan kendaraan yang tidak memiliki izin," ujar Cucu.
Namun, dengan kejadian kecelakaan bus di Puncak kemarin, pihaknya akan menambah kegiatan pemeriksaan, tidak hanya di pool-pool bus pariwisata, tetapi juga di tempat wisata. "Dengan kejadian ini maka hukumnya wajib kita periksa di tempat wisata," ujar Cucu.
Warga Kesulitan Cari Bus
Sejak seringnya kecelakaan maut yang melibatkan bus-bus pariwisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat kini warga kesulitan mencari PO bus. Mereka mengalami kesulitan walau pun bukan di saat musim liburan.Mau tidak mau mereka harus memilih PO-Bus yang bersedia membawa rombongannya tanpa memilih mana yang layak.
"Saya sudah menghubungi lebih dari lima PO-Bus, susah, pada penuh," kata Abdulloh warga Megamendung yang sedang mencari bus untuk pergi ke Jakarta secara rombongan.
Abdulloh juga mengatakan bahwa ia biasanya mencari bus dengan fasilitas yang bagus tapi murah. Selama pengalamannya menggunakan jasa PO-Bus, ia mengaku bahwa dirinya belum pernah mengalami hal-hal yang tidak diharapkan seperti yang kerap terjadi di jalur Puncak.
"Kita cari yang fasilitasnya bagus, tapi murah. Alhamdulillah, selama pengalaman belum pernah kenapa-kenapa," katanya.
Ia juga mengatakan terkait kecelakaan Puncak dalam sepekan kemarin itu berhubungan dengan takdir dan juga kelalaian.
"Takdir, sudah Allah catatkan, kelalaian harus diwaspadai, entah supir atau pun bus yang tidak dikontrol. Sopir harus dipersiapkan, bus harus dikontrol," tutup Abdulloh.(tribunnews/seno/apfia/TribunBogor)