Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan angkat bicara mengenai perombakan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada masa pemerintahannya, ditemui usai menjadi inspektur upacara di hari Sumpah Pemuda, Anies Baswedan mengaku tidak akan buru-buru untuk melakukan perombakan.
"Jangan buru-buru langsung personalia, kita semua orientasinya pada kinerja," ujar Anies Baswedan, Senin (30/10/2017).
Ia mengatakan sebelum melakukan perombakan pada lingkup kedinasan maupun Pemerintah Provinsi, pihaknya terlebih dahulu melihat kinerja PNS-PNS.
"Kita semua me-reviews berdasarkan kinerja, kita akan lihat target-target yang sudah dicanangkan dan bagaimana terobosannya, dan penyelesaian masalah-masalahnya.
Baru sesudah itu baru kita berbicara personalia," kata Anies.
Baca: Untuk Ketiga Kalinya, KPK Periksa Syafruddin Arsjad Tumenggung
Baca: Polisi Buru Bekas Presdir Allianz Indonesia Via Jaringan Interpol
Diketahui perombakan dapat dilaksanakan dengan izin Menteri Dalam Negeri. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pasal 71 ayat 2 UU tersebut berbunyi "gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri."