Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Siapa tokoh di balik hebohnya penutupan Alexis? Berawal dari munculnya surat yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI (PTSP).
Surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan PT Grand Ancol Hotel (pengelola Alexis), tak dapat diproses PTSP berdasarkan surat pada 27 Oktober 2017.
Surat itu ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta, Edy Junaedi.
"Saya juga sudah laporkan ke gubernur soal tak diperpanjangnya izin usaha Hotel Alexis," kata Edy ketika dihubungi Wartakotalive.com, Senin (30/10/2017) siang.
Dalam suratnya, ada tiga pertimbangan Edy memilih tak memroses permohonan TDUP pengelola Hotel Alexis.
Alasan pertama, berkembangnya informasi di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang di usaha hotel dan griya pijat di Alexis.
Alasan kedua, seharusnya pengelola mencegah segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan dan melanggar hukum yang tersiar di berbagai media massa.
Alasan ketiga, pemerintah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas.
Edy mengatakan, izin usaha Alexis sudah habis sejak September 2017. Sehingga, dengan tak diperpanjangnya izin, sudah seharusnya pengelola Alexis bersiap menutup usahanya.
"Sebuah usaha kan tak akan bisa berjalan tanpa izin usaha," jelas Edy.
Siapa Edy Junaedi? Nama Edy, sudah lama disebut-sebut Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Ketika itu, tanggal 3 Juli 2015, Ahok melakukan pelantikan terhadap delapan pejabat eselon II, tujuh pejabat eselon III, dan 10 pejabat eselon IV, di Balai Kota, Jumat (3/7).
Dari kedelapan pejabat eselon II yang dilantik, dua orang Kepala Dinas (Kadis), yakni Kadis Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Irwandi, dan Kadis Pertamanan dan Pemakaman, Ratna Diah Kurniati, mendapat sorotan khusus dari Basuki.
Basuki pernah mengungkapkan bahwa muncul masalah yang unik dari hasil tes seleksi jabatan pejabat eselon II.