Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap APBD DKI Jakarta tahun 2018 digunakan untuk program strategis yang berdampak pada rakyat.
Anggaran yang telah disetujui DPRD DKI tersebut hendaknya digunakan untuk program prioritas.
Baca: Temui Warga Jakarta Pusat, Anies Terima Keluhan Soal Laporan Pertangungjawaban RT/RW
"Kemendagri hanya melihat yang penting skala prioritas itu jangan sampai terpotong atau dikurangi dalam arti memastikan program strategis pemerintah pusat berjalan," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (5/12/2017).
"Termasuk memasukkan janji politik calon gubernur terpilih harus masuk," tambahnya.
Baca: Pasangan yang Hendak Ikut Nikah Massal Saat Malam Tahun Bisa Lapor ke Kelurahan di DKI
Mendagri menilai, skala prioritas yang harus dimasukkan dalam program pemerintah provinsi adalah berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan mengatasi kemacetan serta banjir.
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar program pemerintah DKI Jakarta juga memaksimalkan tempat fasilitas umum yang layak untuk masyarakat.
Baca: 3 Polres di Jawa Timur Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
"Sepanjang itu semua tercukupi, Kemendagri akan setuju," tuturnya.
Tjahjo menjamin bahwa Kemendagri tidak akan memotong APBD DKI 2018.
Dirinya menilai, jika pemprov bisa menjamin program prioritas yang dihendaki pemerintah pusat.
"Sepanjang program skala prioritas untuk kepentingan masyarakat Jakarta jangan terpotong," katanya.