Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu
TRIBINNEWS.COM,JAKARTA-- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno menjelaskan tugas
Komite Pencegahan Korupsi (PK).
TGUPP bidang pencegahan korupsi itu bertugas mengawasi penyerapan anggaran terutama penyerapan anggaran jelang penutupan tahun.
"Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Bambang (Bambang Widjojanto Ketua Komite Pencegahan Korupsi), saya membentuk tim untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran dan minta juga pendampingan," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).
Sandiaga beranggapan menjelang penutupan tahun masalah penyerapan anggaran yang tak wajar dapat menjadi batu sandungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Ia menyebutkan contoh diantaranya, temuan BPK soal pembelaan lahan Sumber Waras dan Cengkareng Barat.
"Saya sudah menyampaikan ke Pak Bambang kemarin salah satu yang kami bahas di-road to WTP adalah dua isu yang menjadi temuan BPK itu," ungkapnya.
Sandi mengatakan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun perlu ekstra diwaspadai.
"Ternyata Sumber Waras maupun lahan Cengkareng maupun anomali-anomali itu terjadi selalu di bulan Desember. Karena begitu penyerapannya gila-gilaan kaya bulan Desember, kaya kemarin 11,83 triliun," ungkapnya.
Senada dengan yang diungkapkan Sandiaga Salahudin Uno, ketua Komite Pencegahan Korupsi (PK) Bambang Widjayanto mengatakan salah satu fokus tim kerjanya adalah mengawasi penerimaan yang didapat Pemprov seperti pajak dan retribusi dimasing-masing SKPD.
"Memang Salah satu fokus memang kan di revenue yaa, penerimaan negara. Ada proses yang sedang jalan. Kita nanti mau membangun one map one data itu mengintegrasikan seluruh data di SKPD dan nanti akan di overlay digabung. Kemudian nanti kita bisa nge-chek seluruh SKPD mengenai penerimaan keuangan negara, keuangan daerah," ujar pria yang kerap disapa BW pada Kamis malam.