TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyusul pelantikan 132 pejabat di lingkungan Kemenpora oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi belum lama ini, Deputi 1 Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora melakukan serah terima jabatan (Sertijab) pada jajarannya di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON), Cibubur, Jakarta Timur, Senin (9/4/2018).
Dijadikannya PPPON Cibubur sebagai tempat sertijab memiliki makna khusus, yakni menyegarkan dan menegaskan kembali pentingnya PPPON sebagai kawah candradimuka pembangunan pemuda Merah Putih.
"Kami sengaja melaksanakan Sertijab di PPPON. Mengapa? Untuk mengangkat kembali marwah PPPON. Dulu PPPON adalah ikon pemuda," ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Prof Faisal Abdullah, usai acara Sertijab Pmpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga tersebut.
"PPPON ini sempat puluhan tahun sebagai kawah candradimuka penggemblengan kepemimpinan tunas muda harapan bangsa," lanjutnya, mengenang masa kejayaan PPPON yang terkenal karena menjadi tempat berbagai program dan perhelatan pembinaan pemuda nasional.
Sertijab yang melibatkan 23 pejabat eselon 2 hingga 4 ini disaksikan oleh Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Prof KH Asrorun Niam dan Staf Ahli Menpora Bidang Ekonomi Kreatif, Dr Jonni Mardizal.
Staf Ahli Menpora Bidang Ekonomi Kreatif, Dr Jonni Mardizal mengamini pernyataan Prof Faisal.
"Banyak kader yang lahir dari PPPON dengan berbagai programnya, antara lain TANASDA, TARPADNAS, PPBN. Bahkan Paskibraka dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)," katanya.
Guna mengembalikan marwah PPPON sebagai ikon Pemuda, Deputi 1 bertekad menjadikan tempat yang menyediakan berbagai fasilitas tersebut, sebagai model Sentra Pemberdayaan Pemuda (SPP) tingkat nasional.
Sehingga dapat menjadi rujukan terbentuknya SPP di daerah. Inilah sebuah semangat baru dalam mendorong tercipta pola pembangunan kepemudaan yang kuat.
"Insya Allah salah satu pola pembangunan itu adalah SPP yang memang nomenklaturnya terpatri pada penjelasan UU Kepemudaan. Jadi, sisi legalitasnya sudah kuat sekali. Apalagi kini telah dipertajam dengan telah lahirnya dua Permenpora yang telah berkaitan dengan SPP itu," ujar Faisal.
Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Prof KH Asrorun Niam menyambut positif tekad untuk mengangkat kembali marwah PPPON. Bahkan sudah menyiapkan perhelatan akbar di tempat tersebut.
“Pada 2 Mei nanti, kita akan dilaksanakan pertemuan pemuda tingkat ASEAN. Kegiatan kepemudaan pelajar ini dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional dan melibatkan organisasi yang berbasis pelajar seperti PMII, IMM dan lainnya, aka dihadiri sekitar 5000 pemuda,” jelas Niam.
Kepala PPPON, yang baru saja dilantik, Suryati juga menyambut baik dijadikannya PPPON sebagai tempat sertijab ini.
"Ayo kita revitalisasi PPPON. Saya siap jika pimpinan dan semua pemangku kepentingan mengangkat PPPON, sebagai National Youth Center misalnya" kata Suryati penuh semangat.
Dalam konteks pembangunan pemuda, Deputi 1 juga mengingatkan pentingnya semua jajaran pejabat dan pegawai di Kedeputian 1 untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan berinovasi dalam mencari terobosan-terobosan baru mengembangkan pola pemberdayaan pemuda di era milineal.
“Anggaran yang ada pada APBN misalnya, dapat menjadi stimulan untuk mendorong kontribusi dana non APBN (CSR, swasta, masyarakat/LSM) dalam mempercepat pencapaian target-target kinerja pemberdayaan pemuda tingkat nasional dan daerah,” tutur Faisal.
Digital Inovation Lounge (DILO) yang sudah ada di Kantor Kemenpora hasil kerjasama dengan Telkom dan diresmikan Menpora beberapa waktu lalu, lanjut Deputi 1, juga bisa dimanfaatkan oleh pegawai Kemenpora untuk belajar dan menempa kualitas diri.
DILO yang sudah ada di 18 lokasi di Indonesia, tidak lain juga merupakan salah satu model SPP yang dapat menjadi hub pengembangan SPP khususnya yang berasis pada teknologi informasi dan komunikasi, di berbagai daerah.
Kerjasama dan sinergi Kemenpora dengan berbagai pihak untuk menghadirkan SPP sebagai pola pembangunan pemuda memang terus terus didorong dan digalakkan. Baik dengan pemerintah daerah, BUMN mapun pihak swasta.