Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menilai penempatan kawan pemimpin ibu kota ini sebagai pertanda awal terhadap gejala banyaknya teman Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan ramai-ramai mewarnai jabatan birokrasi atau perusahaan daerah di Jakarta.
Hal itu terlihat saat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, melantik teman dekatnya, Sarman Simanjorang, menjadi Komisaris Utama PT DELTA DJAKARTA.
Sandi beralasan penunjukan ini karena Sarman dinilai dapat memanfaatkan jaringan bisnis yang dia miliki untuk memajukan perusahaan produsen bir lokal terbesar di Jakarta ini.
Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, giat membicarakan pelepasan saham salah satu BUMD DKI Jakarta ini.
Bahkan, mulanya Anies dengan girang menjelaskan ihwal proses kajian finansial untuk menggantikan keuntungan yang didapat dari saham perusahaan ini.
Namun, menjelang pergantian komisaris utama ini memang tak ada lagi kelanjutan pemberitahuan mengenai kajian tersebut.
“Ini adalah gejala munculnya kembali cara lama politik pemerintahan yang memberikan jabatan kepada para kawan. Harusnya dibuka luas-luas, kalau memang cari dari kalangan profesional ya jangan sekedar cari yang kenal atau banyak membantu di masa Pilkada saja. Lama-lama kepercayaan publik bisa hilang,” kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam keterangannya, Sabtu (28/4/2018).
Michael menyayangkan pengangkatan Sarman karena ini akan membawa preseden buruk bagi pemerintahan di ibu kota saat ini.
Terlebih lagi, banyak pihak, bahkan masyarakat Jakarta yang mengetahui aktivitas Sarman mendampingi Sandiaga Uno selama masa kampanye pilkada tahun lalu.
“Apakah tidak cukup dengan memasukkan para tim sukses ke dalam TGUPP sehingga harus BUMD juga yang jadi sasarannya? Saya rasa Pemprov harus bisa menjelaskan urgensi dan tujuannya apa, dan kita jangan puas sebelum ada penjelasan tersebut,” lanjut Michael.
Untuk itu, PSI Jakarta berharap masyarakat Jakarta terus mengawasi manuver kedua pemimpinnya ini.
Apalagi, sudah hampir lewat masanya ‘puasa’ pergantian pejabat pemerintah, sehingga ini dapat menjadi peluang bagi Anies-Sandi untuk kembali membawa kawan-kawannya kepada jabatan strategis di dalam birokrasi pemerintahan.
“PSI Jakarta berkomitmen untuk selalu mengawasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta agar tak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, melainkan seluruh warga DKI yang sudah memberikan amanah kepemimpinan ibu kota kepada pasangan Anies-Sandi,” tegas Michael.
PSI juga mengingatkan agar proses perombakan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.
“Kami akan memperhatikan apakah rotasi pejabat sudah mengikuti proses dan sistem lelang yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Hasil tes dan lainnya harus dibuka ke publik. Kami harap Gubernur tidak hanya mengikuti permintaan-permintaan partai dan kelompok pendukung Pilkada saja untuk menempatkan pejabat di posisi strategis, khususnya di dinas-dinas yang rawan korupsi,” kata Michael.